Menhan Ryamizard Ryacudu : Tidak Suka Pancasila, Keluar dari Negara Ini, Jangan Indekos Terus

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengingatkan kepada siapa pun yang tidak suka dengan ideologi Pancasila untuk meninggalkan Indonesia.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 19 Juni 2019  |  12:55 WIB
Menhan Ryamizard Ryacudu : Tidak Suka Pancasila, Keluar dari Negara Ini, Jangan Indekos Terus
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) menjawab pertanyaan dari wartawan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (12/6/2019). - ANTARA/M Risyal Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA  - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengingatkan kepada siapa pun yang tidak suka dengan ideologi Pancasila untuk meninggalkan Indonesia.

Di sisi lain Menhan mengatakan pemerintah untuk sementara ini belum perlu menerapkan wajib militer karena Indonesia tidak sedang atau akan berperang.

"Kita kan belum mau perang. Mindset (cara berpikir) Pancasila dulu yang disiapkan," kata Ryamizard sebelum mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Menurut Ryamizard, saat ini yang paling penting adalah menanamkan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui program bela negara.

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menambahkan Pancasila merupakan simbol yang mempersatukan bangsa dan negara.

Pancasila, lanjut Menhan, juga menjadi benteng agar masyarakat tidak terpengaruh paham lain yang tidak sesuai dengan Indonesia.

"Bagaimana mindset kita ini tidak diubah oleh khilafah, mendirikan negara Islam. Tetap Pancasila. Itu paling penting. Kalau kita wajib militer, tapi ini (kepala) tidak diisi, berubah, itu yang bahaya," kata Menhan.

Ryamizard juga meminta siapa pun yang tidak menginginkan Pancasila untuk keluar dari Indonesia.

"Yang tidak suka Pancasila, saya bilang dari dulu, keluar dari negara, jangan indekos terus," ucap Ryamizard.

Wacana wajib militer kembali mengemuka setelah sebelumnya anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengusulkan program tersebut.

Usulan itu disampaikan usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Kemhan tahun 2018 oleh BPK di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (17/6/2019).

"Jadi kami mengusulkan agar kita mulai menerapkan wajib militer sebagaimana semua negara maju yang ada di dunia," kata Agung.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
pancasila, Ryamizard Ryacudu

Sumber : Antara

Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup