Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sidang MK : Perludem Nilai Permohonan Prabowo-Sandi Sulit Dibuktikan

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni  menilai permohonan yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) akan sulit di tahap pembuktian.
JIBI
JIBI - Bisnis.com 15 Juni 2019  |  21:43 WIB
Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kedua kanan) berbincang di sela-sela pembacaan gugatan sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan
Kuasa hukum Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 selaku pemohon Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kedua kanan) berbincang di sela-sela pembacaan gugatan sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni  menilai permohonan yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK) akan sulit di tahap pembuktian.

“Karena yang diperlukan (dalam sidang MK) adalah alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil [yang diajukan] itu," kata Titi di Jakarta, Sabtu (15/6/2019).

Titi menilai perbaikan berkas permohonan yang diajukan Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke MK pada 10 Juni, lebih bemutu dibandingkan yang yang diajukan bulan Mei.

"Tetapi pembuktian akan sulit sekali," kata Titi Anggraini.

Permohonan terbaru itu yang dibacakan Tim Prabowo-Sandi di sidang MK, Jumat, (14/6/2019). Titi memberikan contoh sulitnya pembuktian itu, misalnya, dalam persoalan yang dimohonkan kubu 02 terkait kenaikan gaji yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo.

"Apakah itu bukan bagian dari program [pemerintah]? Kan, sebenarnya itu bisa program saja," kata Titi.

Bagi Titi, soal itu merupakan keuntungan Joko Widodo sebagai petahana karena dapat menyebarluaskan program-program kerjanya.

"Pemohon harus benar-benar membuktikan bahwa itu bukan bersifat programatik, melainkan sesuatu yang penuh dengan konteks elektoral dan kepentingan kontestasi elektoral," kata Titi.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sidang MK

Sumber : Tempo.co

Editor : Akhirul Anwar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top