Menakar Urgensi Kabinet Rekonsiliasi

Andaikata Presiden Joko Widodo terpilih kembali, mungkinkah capres petahana ini membuat sebuah kabinet menteri yang bisa menampung pihak-pihak dari lawan politiknya?
Menakar Urgensi Kabinet Rekonsiliasi Aziz Rahardyan | 12 Juni 2019 10:27 WIB
Menakar Urgensi Kabinet Rekonsiliasi
Sejumlah menteri kabinet kerja mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019). - ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, JAKARTA — Andaikata Presiden Joko Widodo terpilih kembali, mungkinkah capres petahana ini membuat sebuah kabinet yang bisa menampung pihak-pihak dari lawan politiknya?

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menjelaskan kepada Bisnis, Rabu (12/6/2019), bahwa wacana yang kerap disebut 'kabinet rekonsiliasi' ini, sangat mungkin terjadi.

"Jika ada kader partai yang bukan pendukungnya masuk kabinet, ya mungkin-mungkin saja. Lihat contoh kasus 2014. Golkar dan PAN itu bukan pendukung Jokowi-JK tapi diberi kursi menteri. Akhirnya di tengah jalan, masuk koalisi Jokowi-JK," ungkap Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini.

Menurut Ujang, politik itu sifatnya dinamis dan cair. Tak ada musuh atau kawan abadi yang ada hanya kepentingan. Oleh sebab itu, andaikata kabinet rekonsiliasi terlaksana, maka minimal bisa menjadi pendidikan politik bagi masyarakat.

"Jika ada wacana kabinet rekonsiliasi ya baik-baik saja. Baik untuk pembangunan bangsa ke depan. Karena pada dasarnya Indonesia tidak bisa di bangun hanya oleh satu kubu. Tapi juga harus melibatkan kubu lain," ungkapnya.

"Melihat arah politik kita yang tidak jelas. Masyarakat terpolarisasi dan elite terbelah, maka wacana kabinet rekonsiliasi menjadi salah satu alternatif. Intinya kan yang menang mengajak yang kalah. Untuk bersama-sama masuk dalam pemerintahan," tambahnya.

Sementara itu, cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin menekankan bahwa belum mendengar sendiri wacana kabinet rekonsiliasi dari Presiden Jokowi. Sebab, pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Belum dikabari [wacana kabinet rekonsiliasi]. Rekonsiliasinya saja belum, masa sudah mikirkan kabinet," ungkap Ma'ruf selepas berkunjung ke kantor MUI, Selasa (11/6/2019).

Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad pun menyatakan hal serupa. Menurutnya, wacana pascapilpres seperti kabinet rekonsiliasi, belum bisa dibicarakan dalam waktu dekat. Dirinya mendorong semua pihak fokus dulu pada penyelesaian sengketa Pemilu Serentak 2019.

"Kita belum bisa bicara [bakal jadi] oposisi, kan masih ada kans menang di MK," ungkapnya kepada Bisnis, Senin (10/6/2019).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, gerindra, Kabinet Jokowi

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top