Bisnis.com, JAKARTA - Kabar akan dibukanya lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) usai Idulfitri tahun ini ditanggapi beragam oleh warganet. Bahkan, tak sedikit pengguna media sosial yang mengeluh.
Keluhan disampaikan sejumlah warganet lantaran ada sejumlah CPNS dari 2018 yang belum mendapat SK Pengangkatan. Salah satu akun yang menjadi sasaran untuk melampiaskan keluhan warganet adalah milik Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Berdasarkan pantauan, keluhan banyak disampaikan warganet di salah satu cuitan @BNKgoid mengenai rencana pemerintah membuka kembali lowongan CPNS 2019. Cuitan itu tayang pertama kali pada 31 Mei 2019.
“#SobatBKN, sebelum cuti bersama, mimin bagi info berdasar Kepmen PANRB 12/2019: Alokasi #CPNS2019 u/ pusat 46.425 & daerah 207.748. Kapan, di mana, siapa, tunggu cuti bersama berakhir,” cuit akun resmi BKN.
Salah satu pengguna twitter bernama @Akbar*** merespons cuitan BKN itu. Dia menyebut hingga lowongan CPNS 2019 dibuka dirinya belum mendapat SK Pengangkatan.
Tanggapan lain diberikan @DodiIs*** yang menyebut “Iya Min, Kabupaten/Kota yang ketinggalan jauh aja masih banyak yang belum/masih nunggu.”
Kemudian, pengguna twitter dengan akun @anisa*** menyebut ada 83 orang hasil seleksi CPNS 2018 di BKKBN yang belum mendapat SK Pengangkatan.
“Min, cpns 2018 BKKBN 831 orang SK belum keluar, mohon dikoordinasikan min,” ujarnya.
Berdasarkan data Pusat Pengolahan Data SSCN BKN per 24 Januari 2019 pukul 15.01 WIB, sudah ada 8.035 peserta yang lolos seleksi CPNS pada 2018 lalu ditetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya. Jumlah tersebut dipastikan akan terus bertambah.
Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 12/2019 tentang Kebutuhan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2019, ada setidaknya 46.425 lowongan CPNS di tingkat pusat yang akan dibuka pasca Idulfitri. Kemudian, 207.748 jatah CPNS dibuka untuk pemerintah daerah.
Keputusan Menteri PANRB 12/2019 itu telah dijabarkan juga dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/617/M.SM.01.00/2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019. Berdasarkan surat itu, usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth.
“Kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar. Adapun usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula,” bunyi surat tersebut dikutip dari laman resmi KemenPANRB, Selasa (4/6/2019).
