Prabowo dan Jokowi Dianggap sebagai Bapak Penegak Demokrasi

Bisnis.com, JAKARTA — Walaupun kontestasi Pemilu Presiden 2019 antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto dihiasi kericuhan aksi 22 Mei 2019, Gerakan Suluh Kebangsaan tetap menganggap kedua tokoh ini sebagai penegak Demokrasi.

Sebab, Gerakan Suluh Kebangsaan meyakini bahwa kerusuhan yang terjadi bukanlah bagian pendukung paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga.

"Karena pak Prabowo sudah menentukan jalur hukum, bukan jalur jalanan," ungkap Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD, salah satu penggawa gerakan ini di bilangan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).

"Aksi itu juga tidak bisa diterima klaimnya aksi bela umat islam. Itu tidak ada kaitannya malah banyak preman-preman yang banyak provokator itu sudah banyak ditangkap. Kita berharap penyelesaian kasus kesuruhan ini tetap di jalur hukum," tambahnya.

Di samping Mahfud, ada dua rohaniawan Franz Magnis Suseno dan Quraish Shihab yang sama-sama mengapresiasi capres Prabowo Subianto yang mau menjalankan jalur hukum dan responsif membuat beberapa video yang sanggup mendinginkan suasana.

Terakhir, akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat bersyukur, pemilu yang damai akan membuahkan proses demokrasi yang baik.

"Anggap saja kemarin [kerusuhan demo 22 Mei] sebagai bunga demokrasi, tapi tidak boleh terulang kembali. Demokrasi memang tidak ada yang sempurna. Tapi, tidak hanya dunia yang memuji pemilu kita, tapi kita yang merasakannya. Akhirnya, paslon 01 dan 02 keduanya pemenang dalam menegakkan demokrasi Indonesia," ungkap Komaruddin.

Selain Mahfud, Romo Magnis, Quraish Shihab, dan Komaruddin, turut hadir beberapa tokoh lain gerakan ini, di antaranya Alissa Wahid, Alwi Shihab, Romo Beny Susetyo, Abdul Mukti, serta Helmy Faishal Zaini.