Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Dewan Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengatakan pemerintah tidak perlu berlebihan menanggapi seruan people power atau Gerakan Kedaulatan Rakyat. Seperti diketahui, people power digaungkan kubu pendukung Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Menurut Amien Rais tindakan represif yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945.
"Pesan kami kepada petahana yang rezimnya sudah 4 tahun lebih ternyata gak bisa apa, bahkan telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Saudara-saudara ini permainan belum selesai, kami jangan ditakuti-takuti dengan bedil, meriam, panser, tank. Bagi rakyat itu hanya abal-abal tidak akan mempengaruhi kekuatan kita," ujar Amien saat berorasi di Rumah Perjuangan Rakyat, Jalan Proklamasi, Jumat (17/5/2019).
Mantan Ketua Umum PAN tersebut menegaskan pihak Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi sudah melihat kecurangan Pemilu yang terstruktur, sistematis, masif, bahkan brutal.
Amien bahkan mengatakan dirinya sudah memprediksi kekacauan dan pelanggaran tersebut akan terjadi pascapencoblosan Pilpres 2019. Itu sebabnya, dia setuju dengan sikap BPN Prabowo-Sandi yang tidak mengakui hasil penghitungan suara Pilpres 2019 oleh KPU RI. Amien juga sepakat untuk tidak membawa kasus sengketa Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya katakan rupanya petahana dan rezimnya itu ngeri dengan people power, kok bahasa asing? Kita ganti dengan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat," tuturnya.
Baca Juga
Amien menyindir ada menteri di kabinet Presiden Joko Widodo yang sengaja mengumpulkan dan membentuk tim berisi ahli hukum, untuk memberi masukan terhadap sebuah kasus hukum. Menurutnya, tim itu hanya dibuat untuk menangkapi orang-orang yang mengatakan hal kurang pantas terkait kinerja pemerintah.
Amien bahkan mengatakan akan membuka kasus yang terkait dengan rekam jejak menteri tersebut.
"Sementara menteri itu, saya lupa namanya sampai sekarang masih punya file pelanggaran HAM [hak asasi manusia]. Jadi jangan main-main dengan kita Pak Menteri, kita bisa kembali, akan kita bawa ke ICJ atau mahkamah konstitusional yang lain, jadi jangan main-main dengan rakyat," ucap Amien.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Pulhukam merupakan langkah pemerintah agar langkah hukum yang diambil jelas dan terukur.
Menurut Wiranto melalui saran dari para ahli hukum yang tergabung di dalam tim tersebut polisi bisa menindak para tokoh yang menghasut masyarakat untuk melakukan people power.
