Bisnis.com, JAKARTA--Presiden Joko Widodo mengimbau agar semua pihak mengikuti mekanisme hukum, jika memang ditemukan ada kecurangan dalam proses pemilihan umum 2019.
Menurut Jokowi mekanisme pelaporan sudah diatur sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak tepat jika pihak yang tidak puas justru melakukan tindakan di luar hukum.
"Jadi mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi. Kalau ada kecurangan [ke] Bawaslu [Badan Pengawas Pemilu]. Kalau sengketa yang lebih besar ke MK [Mahkamah Konstitusi]. Semua itu sudah diatur," kata Jokowi seusai berbuka bersama dengan Pimpinan dan Anggota DPD RI, Rabu (15/5/2019).
Jokowi menekankan bahwa saat ini masyarakat Indonesia tinggal di negara hukum sehingga wajib untuk mentaati peraturan hukum yang berlaku di negara ini.
Oleh karena itu, dia meminta semua pihak untuk bersabar hingga saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilu pada 22 Mei 2019.
Sebelumnya, Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara pada Pemilu2019. Namun, ia menggarisbawahi, penolakan akan dilakukan pada hasil penghitungan yang terindikasi curang.
"Kami masih menaruh harapan kepada KPU, tapi sikap saya jelas saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam penyelenggaraan Pemilu ini," kata Capres 02 Prabowo Subianto dalam orasinya pada acara "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pemilu 2019", di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Prabowo mengaku pihaknya masih menaruh secercah harapan kepada KPU dan mengingatkan kepada insan-insan anggota KPU bahwa masa depan bangsa Indonesia ada di pundak komisioner KPU.
"Kau (KPU) yang harus memutuskan. Kau yang harus memilih menegakkan kebenaran dan keadilan atau meneruskan kebohongan dan ketidakadilan. Kalau ketidakadilan, maka kau mengizinkan penjajahan rakyat Indonesia," tegas Prabowo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
