1. FPI: Jika Kriminalisasi Berlanjut, Kami Akan 'Aksi Bela Ulama' Lagi
Front Pembela Islam (FPI) mengancam akan memobilisasi ribuan orang ke jalan dalam 'Aksi Bela Ulama dan Aktivis' jika Polri tidak berhenti melakukan kriminalisasi.
Ketua Umum (Ketum) FPI, KH Ahmad Sobri Lubis menilai kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis yang dilakukan Polri dalam beberapa hari terakhir akan melahirkan perlawanan masyarakat dalam bentuk Aksi Bela Ulama dan Aktivis.
Baca selengkapnya di sini.
2. Ryamizard Ryacudu Anggap People Power Bukan Ancaman Negara
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan gerakan people power yang dihembuskan beberapa tokoh dari kubu Prabowo-Sandi bukanlah sebuah ancaman dalam negeri bangsa Indonesia.
Menurut Ryamizard, hal itu adalah sebuah bentuk protes semata yang lazim dalam proses demokrasi.
Baca selengkapnya di sini.
3. Demokrat: Kecurangan Pemilu Dilawan dengan Hukum, bukan People Power
Wakil Direktur Hukum dan Advokasi BPN, Ferdinand Hutahaean, menegaskan bahwa pengerahan kekuatan massa atau people power yang benar adalah justru dengan berjuang sesuai aturan hukum.
Politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan bahwa pihaknya tetap ingin mencari kebenaran sesuai jalur konstitusi kalau terjadi kecurangan dalam Pemilu 2019. Karena itu tidak tepat kalau upaya konstitusional dikaitkan dengan menggulingkan kekuasaan.
Baca selengkapnya di sini.
4. Penggunaan Teknologi di Pemilu, Wapres JK: Sederhanakan Dulu Sistem Pemilu
Wacana penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang secara elektronik, terbentur rendahnya kepercayaan terhadap perangkat teknologi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan Indonesia belum siap jika harus beralih dari manual ke Pemilu elektronik. Bahkan saat ini negara-negara yang melakukan penyelenggara Pemilu dengan sistem elektronik memiliki pekerjaan rumah untuk menegaskan keabsahan hasil pemilu.
Baca selengkapnya di sini.
5. Banyak Petugas KPPS Meninggal, Wapres JK: Pemilu Legislatif Tekanannya Tinggi
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) yang meninggal lebih disebabkan tingginya tekanan dalam pemilu legislatif.
"Jadi yang terberat sebenarnya bukan Pilpresnya. Yang terberat justru [Pemilihan] legislatifnya itu karena sistemnya terbuka," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres di Jakarta, Senin (13/5/2019).
Baca selengkapnya di sini.
