Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS) yang meninggal lebih disebabkan tingginya tekanan dalam pemilu legislatif.
"Jadi yang terberat sebenarnya bukan Pilpresnya. Yang terberat justru [Pemilihan] legislatifnya itu karena sistemnya terbuka," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres di Jakarta, Senin (13/5/2019).
Menurutnya, dalam Pemilu 2019 jumlah peserta yang bertarung memperebutkan kursi di DPR naik 60%. Saat yang sama pemilihan masih menempatkan suara terbanyak untuk duduk menjadi anggota legislatif.
"Karena mereka menghitung partai satu per satu. [Lalu] hitung calonnya [Sehingga beban kerja] tiga kali lipat. Bekerjanya rumit dan tentu di bawah tekanan," katanya.
Pemerintah sendiri telah mengumumkan terdapat 13 kategori yang menyebabkan para penyelenggara pesta demokrasi 2019 ini wafat. "Yang wafat kita berduka cita tentunya," katanya.
Menurut Jusuf Kalla, isu petugas KPPS meninggal karena diracun merupakan isu yang berlebihan. Tidak ada motif yang membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab melakukan tindakan jahat itu.
"Segala sesuatu harus kita periksa motifnya dan memang tidak ketemu motifnya. [Kalau mau visum] terserah keluarganya," katanya.
Lebih lanjut politisi senior Partai Golkar ini, anggota legislatif dan pemerintah hasil Pemilu 2019 harus melakukan evaluasi menyeluruh akibat disatukannya Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.
Pemilu yang dari awal diperkirakan sudah rumit semenjak awal desainnya, nyatanya pada saat pelaksanaan menelan korban jiwa yang besar.
"[Kedepan] jangan disatukan. Kemudian jangan lagi terbuka supaya dihitung hanya partainya. Supaya partai juga memilih orangnya yang baik. [Pemilu terbuka juga membuat] banyak isu tentang biaya yang besar [melahirkan politik uang]," tuturnya.
"Jadi yang terberat sebenarnya bukan Pilpresnya. Yang terberat justru [Pemilihan] legislatifnya itu karena sistemnya terbuka," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres di Jakarta, Senin (13/5/2019).
Menurutnya, dalam Pemilu 2019 jumlah peserta yang bertarung memperebutkan kursi di DPR naik 60%. Saat yang sama pemilihan masih menempatkan suara terbanyak untuk duduk menjadi anggota legislatif.
"Karena mereka menghitung partai satu per satu. [Lalu] hitung calonnya [Sehingga beban kerja] tiga kali lipat. Bekerjanya rumit dan tentu di bawah tekanan," katanya.
Pemerintah sendiri telah mengumumkan terdapat 13 kategori yang menyebabkan para penyelenggara pesta demokrasi 2019 ini wafat. "Yang wafat kita berduka cita tentunya," katanya.
Menurut Jusuf Kalla, isu petugas KPPS meninggal karena diracun merupakan isu yang berlebihan. Tidak ada motif yang membuat pihak-pihak tidak bertanggung jawab melakukan tindakan jahat itu.
"Segala sesuatu harus kita periksa motifnya dan memang tidak ketemu motifnya. [Kalau mau visum] terserah keluarganya," katanya.
Lebih lanjut politisi senior Partai Golkar ini, anggota legislatif dan pemerintah hasil Pemilu 2019 harus melakukan evaluasi menyeluruh akibat disatukannya Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.
Pemilu yang dari awal diperkirakan sudah rumit semenjak awal desainnya, nyatanya pada saat pelaksanaan menelan korban jiwa yang besar.
"[Kedepan] jangan disatukan. Kemudian jangan lagi terbuka supaya dihitung hanya partainya. Supaya partai juga memilih orangnya yang baik. [Pemilu terbuka juga membuat] banyak isu tentang biaya yang besar [melahirkan politik uang]," tuturnya.
