Bisnis.com, BANDUNG—Usulan DPRD Jawa Barat agar komponen tunjangan perjalanan dinas mengalami kenaikan mulai dibahas Pemprov Jabar.
Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan DPRD Jabar beberapa waktu lalu sudah mengajukan usulan tersebut secara resmi kemudian ditindaklanjuti pihaknya dengan rapat bersama dinas terkait.
“Ini sudah kita rapatkan. Melihat dari sisi regulasi dan beberapa [contoh] Provinsi seperti Bangka Belitung dan Riau, pengajuan dari dewan posisinya masih kategori relatif wajar masih di bawah beberapa provinsi,” katanya di Bandung, Senin (13/5/2019).
Hasil rapat memutuskan agar tidak ada persoalan administratif pihaknya mengajukan usulan tersebut ke Kemendagri Cq Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
“Apabila nanti dari Kemendagri ada balasan, langsung kami respons dan itu juga bukan hanya masalah DPRD tapi bagaimana penyesuaian ASN lain karena ini terintegrasi supaya tidak ada diskriminasi. Angkanya masih dalam kategori wajar,” ujarnya.
Iwa mengaku tidak hapal persis angka dan persentase kenaikannya karena belum ada petunjuk dari Kemendagri. Namun dia mengaku kenaikan ini terkait penyesuaian sejumlah komponen perjalanan dinas.
“Angkanya gak hafal karena itemnya banyak. Seperti naik pesawat jarak jauh, dekat, itu ada hitungannya,” katanya.
Dia mencontohkan perjalanan dinas menginap di hotel itu memakai sistem add cost dimana yang sifatnya akomodasi itu berapa yang dibayar berapa yang diganti.
“Itu mah gak ada masalah, tapi yang dibahas itu usulan terkait uang saku. Sekali lagi ini baru usulan,” ujarnya.
