Bisnis.com, JAKARTA - Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai Pemilu 2019 kurang adil bagi pemilih dan penyelenggara.
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyatakan prinsip Pemilu 2019 adalah jujur dan adil. Namun, prinsip itu seharusnya diartikan bukan hanya adil bagi kontestasi namun juga bagi penyelenggara dan pemilu.
Bagi pemilih, pemilihan legislatif berada di bawah bayang-bayang pemilihan presiden. Dengan demikian, pemilih mendapatkan informasi yang tidak memadai untuk membuat keputusan terkait pemilihan legislatif terutama mengenai pilihan partai politik dan calon legislatif.
Baca Juga
"Saya tanya sama kawan-kawan, pasti di hari H mengalami kebingungan mau pilih siapa? Jadi terlalu banyak aktor. DPRD pun digabungkan. Ada kekurangadilan, ketidakadilan yang dirasakan pemilih berkaitan dengan keragaman pilihan dan yang kedua, akses informasi yang cukup soal legislatif," kata Titi dalam diskusi bertajuk "Kapok Pemilu Serentak" yang disiarkan langsung oleh Radio Smart FM, Sabtu (11/5/2019).
Sementara itu, Titi menilai Pemilu 2019 juga kurang adil bagi penyelenggara. Penyelenggara pemilu, ujarnya, mendapatkan beban "Pemilu Borongan" untuk mengurus 5 surat suara sekaligus.
"(Mereka) bekerja di bawah petarungan yang begitu terpolarisasi, penuh kecurigaan dengan pasal-pasal yang siap mengkriminalisasi," kata Titi.
