Bisnis.com, JAKARTA--Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean angkat bicara terkait pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Pouyono yang meminta Partai Demokrat keluar dari Koalisi Adil-Makmur Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dia juga mempertanyakan apakah pertanyaan Arief mewakili suara Gerindra atau perorangan semata.
"Apa yang diuangkapkan Arief ini sebagai sebuah karakter. Arief dari dulu seperti itu meledak-ledak seperti meriam bambu. Suaranya saja yang keras tapi gak bisa ngapa-ngapain. Bunyi keras yang meletup gitu, tapi burung kecil aja gak akan mati ditembak meriam bambu," ujarnya ketika dikonfirmasi, Jumat (10/5/2019).
Dia juga mengingatkan agar Arief Pouyono bekerja lebih keras untuk memenangkan Prabowo pada Pilpres 2019. Menurutnya, Ferdinand tidak pernah melihat kontribusi aktif dari Arief untuk memenangkan Prabowo.
Bahkan, dia juga tak yakin Arief masih dianggap sebagai bagian dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.
"Saya tidak menemukan namanya. Mungkin juga saya salah, tetapi tidak menemukan nama Arief Pouyono ini masih di BPN. Jadi sebaiknya Arief jangan bersuara keras tidak baik kasihanilah diri sendiri," ungkapnya.
Baca Juga
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Pouyono menyindir sikap elite Partai Demokrat yang membuat kegaduhan di badan Koalisi Adil-Makmur pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Demokrat sebaiknya keluar saja dari koalisi Adil-Makmur. Elite dan Ketum [Susilo Bambang Yudhoyono] kayak serangga undur-undur ya. Mau mundur dari koalisi aja pakai mencla mencle segala. Monggo keluar aja deh, wong enggak ada pengaruhnya menghasilkan suara Prabowo-Sandi kok selama ini. Malah menurunkan suara," ujarnya seperti dikutip dalam siaran pers, Jumat (10/5/2019).
Dia mengatakan tahu mengapa sikap Demokrat seperti serangga undur-undur. Menurutnya, keluarga SBY belum mendapat jaminan hukum dari Joko Widodo terkait beberapa kasus korupsi. Salah satunya proyek Hambalang.
Meski demikian, Arief yakin Jokowi tidak akan pernah memberi jaminan jika keluarga SBY tidak akan diproses hukum oleh Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK).
