Menakar Urgensi Jokowi Tarik PAN & Demokrat Masuk Koalisi

Komposisi koalisi pendukung pemerintah dan pendukung oposisi diprediksi semakin cair, menyusul adanya wacana partai politik yang 'pindah haluan' koalisi seperti PAN dan Demokrat, yang tercermin dari pertemuan para elit parpol tersebut dengan capres petahana Joko Widodo.
Aziz Rahardyan | 10 Mei 2019 20:41 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan ketika menghadiri buka puasa bersama pimpinan lembaga tinggi negara di Rumah Dinas Ketua MPR di kawasan Widya Chandra Jakarta, Jumat (10/5/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA — Komposisi koalisi pendukung pemerintah dan pendukung oposisi diprediksi semakin cair, menyusul adanya wacana partai politik yang 'pindah haluan' koalisi seperti PAN dan Demokrat, yang tercermin dari pertemuan para elit parpol tersebut dengan capres petahana Joko Widodo.

Peneliti Politik LIPI Aisah Putri Budiarti menjelaskan bahwa pemerintah presidensial memang membutuhkan dukungan parlemen yang tinggi, setidaknya 50 persen agar pemerintahan efektif. Tetapi, bukan berarti parpol pendukung pemerintah harus mendominasi hingga memunculkan 'koalisi gendut' di parlemen.

"Idealnya dalam konteks Indonesia, koalisi dan oposisi tidak ditentukan jumlah atau persentase yang harus imbang. Tetapi, menurut saya, seharusnya diikat berdasarkan koalisi gagasan dan ideologi, atau setidaknya koalisi saat Pemilu, sehingga ikatan partai didasari bukan karena alasan pragmatisme," jelas Putri kepada Bisnis, Jumat (10/5/2019).

Sebab itulah, Putri bisa memahami apabila TKN Jokowi-Ma'ruf cenderung santai menanggapi bergabungnya PAN dan Demokrat. Menurut Putri, ada dua alasan.

Pertama, secara komposisi jumlah di parlemen, koalisi partai TKN sudah menguasai sekitar 60 persen kursi, bahkan empat dari lima pimpinan DPR berpotensi diduduki oleh parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Yaitu PDIP, Golkar, PKB, dan NasDem.

Kedua, parpol koalisi yang sejak awal mendukung Jokowi-Maruf, tentu 'agak terganggu' posisi politiknya apabila ada parpol baru yang masuk tetapi 'tidak ikut berkeringat' memenangkan capres-cawapres besutan mereka.

Sebelumnya, pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP sekaligus TKN Jokowi-Ma'ruf Hasto Kristiyanto memang tampak santai menanggapi bergabungnya PAN dan Demokrat. Hasto justru mengungkapkan bahwa demokrasi yang sehat, justru menghendaki pentingnya koalisi oposisi yang berkualitas.

Tetapi, Hasto menyatakan pihaknya siap berkomunikasi dengan semua parpol, bahkan parpol yang militan mendukung paslon 02 Jokowi-Ma'ruf, yaitu Gerindra dan PKS.

"Demokrasi memerlukan adanya opsi-opsi kebijakan bagi rakyat. Kekuatan terlalu dominan juga kurang sehat dalam demokrasi," ujar Hasto ketika ditemui di Kantor DPP PDIP.

"Kami berpendapat mengingat KIK yang telah bekerja keras, dan rakyat telah menetukan hasilnya, maka arah koalisi ke depan itu berpijak kepada kesepakatan bersama kepada seluruh partai KIK. Terutama yang menerima dukungan rakyat sehingga melampaui parliamentary threshold di parlemen," tambahnya.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Jokowi, Pilpres 2019

Editor : Rustam Agus

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup