Kubu Prabowo Permasalahkan Situng KPU, Wapres JK: Itu Indikator Saja

Kalau ada salah ya diperbaiki tapi tidak menentukan orang terpilih atau tidak terpilih dari Situng itu
Anggara Pernando | 08 Mei 2019 06:42 WIB
Pekerja memasukkan data ke Sistem Informasi Penghitungan (Situng) DKI Jakarta di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Minggu (21/4/2019). Hasil penghitungan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 yang dimuat dalam Situng milik KPU masih terus bergerak dan ditampilkan dalam portal pemilu2019.kpu.go.id - Antara

Bisnis.com, JAKARTA -- Desakan penghentian penampilan hasil pemindaian formulir C1 dalam aplikasi Situng milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak relevan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang sah adalah rekap berjenjang. Penampilan hasil perolehan dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah upaya meminimalisir kecurangan di lapangan.

"Semua itu indikator saja. Kalau ada salah, ya, diperbaiki tapi tidak menentukan orang terpilih atau tidak terpilih dari Situng itu," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Menurutnya, yang pada Pemilu 2009 juga maju sebagai calon presiden, saat ini perlu dilakukan adalah memperbaiki kekeliruan secara cepat sehingga tidak menimbulkan prasangka buruk.

"Dulu [Pemilu sebelumnya] juga pernah jalan tapi yang sah [hasil rekapitulasi] tanggal 22 [Mei 2019] bukan [Situng] ini. Semuanya hitungan cepat aja," katanya.

Sebelumnya di hadapan jurnalis asing, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga Calon Presiden Nomor urut 02 mengklaim, timnya menemukan adanya kesalahan input data di setidaknya 73.000 tempat pemungutan suara (TPS).

Prabowo juga membandingkan hasil hitung manual yang ditampilkan Sistem Informasi Perhitungan Suara atau Situng KPU yang berbeda dengan data tim internalnya.

Situng KPU menunjukkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin unggul, sedangkan perhitungan tim internal Badan Pemenangan Nasional mengklaim Prabowo-Sandiaga meraup 62 persen suara.

Prabowo meminta perbaikan itu dilakukan sebelum 22 Mei. Dia berpendapat ada banyak pakar, bahkan ahli internasional untuk mengaudit sistem TI KPU. Dia menyebut permintaan itu demi terselenggaranya proses demokrasi yang jujur dan adil. "Jika mereka memperbaiki ini sebelum tanggal 22, itu sangat mudah," kata Prabowo.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Pilpres 2019

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup