Di Balik Wacana Pemindahan Ibu Kota, yang Dimiliki dan yang Hilang dari Jakarta

Jakarta atau Batavia pernah dijuluki sebagai sang Ratu dari Timur ketika menyandang status ibu kota Hindia Belanda. Predikat itu bertalian dengan tata kota yang apik serta bangunan megah yang berjajar.
Kahfi
Kahfi - Bisnis.com 01 Mei 2019  |  10:16 WIB
Di Balik Wacana Pemindahan Ibu Kota, yang Dimiliki dan yang Hilang dari Jakarta
Pengunjung beraktivitas di taman Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (13/12/2018). - ANTARA/Dhemas Reviyanto

Bisnis.com, JAKARTA – Clockener Brousson, salah seorang perintis jurnalistik asal Belanda yang berkarir di Hindia Belanda, menulis sebuah buku berjudul “Batavia”. Dalam karyanya itu, pimpinan terbitan berkala “Bendera Wolanda” tersebut, dia menggambarkan suasana, wajah penghuni, serta kondisi lainnya dari Batavia.

Sumber penulisan ini, seperti diakui Brousson, yaitu catatan dari bekas serdadu bayaran Belanda berinisial XYZ.

Kisah serdadu itu terentang pada masa awal abad 20. Pada era itu, tentunya Batavia tak seperti sekarang yang sudah dikenal sebagai Jakarta.

Luasan wilayah Batavia boleh jadi hanya seputar Weltervreden (seputaran Gambir), Pasar Senen, hingga Meester Cornelis (Jatinegara). Selebihnya, wilayah yang berbatasan langsung diistilahkan oleh sejarawan Lance Castles sebagai Ommelanden (wilayah luar).

Pintu gerbang Batavia dari dunia luar pada masa itu adalah Pelabuhan Tanjung Priok. Rombongan dagang, nelayan, sampai rombongan militer, hilir mudik di pelabuhan utama yang masih bertahan hingga kini.

Suasana Pelabuhan Tanjung Priok masa kini, Jakarta, Selasa (8/1/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam

Prajurit dalam kisah Brousson menyaksikan kondisi Tanjung Priok zaman dulu. Aroma busuk daerah rawa yang dipenuhi bala tentara nyamuk demam berdarah dan malaria, sudah semula menghiasi kawasan tersebut.

Sejauh mata memandang, Priok masih tanah lapang dan rawa-rawa. Prajurit itu pun menempuh perjalanan dari pelabuhan ke pusat kota, Weltevreden.

Jangan bayangkan kondisi saat itu dihiasi kemacetan, seperti sekarang. Namun, walaupun masih sepi, Pemerintah Kolonial telah melengkapi kota ini dengan jaringan transportasi darat yang terkoneksi dengan baik.

Dari pelabuhan, para penumpang dijemput jaringan kereta uap untuk menuju pusat kota.

“Di satu-satunya stasiun kecil, tempat kereta berhenti [di antara Priok-Weltevreden], saya perhatikan pemandangan orang-orang beraneka ragam naik, mereka mengandalkan sekali transportasi uap ini,” kenang prajurit dalam kisah yang ditulis Brousson itu. 

Masuk jantung ibu kota Hindia Belanda, sang Ratu dari Timur pun memesona. Bangunan megah simbol Pemerintah Hindia Belanda berjajaran, seperti kompleks Gubernur Jenderal yang kini jadi Istana Merdeka, Koningsplein yang beken dengan sebutan Lapangan Banteng, hingga gereja tua.

Jalan-jalan tertata rapih. Beralaskan batuan-batuan kerikil, bukan aspal. Rumah-rumah vila berjejer dengan cat putih mengilap.

Kehidupan Batavia saat itu, kenang prajurit tersebut, masih sepi dan tenang. Pastinya, tak ada bising klakson dan knalpot kendaraan, udara bersih tanpa kepulan asap polusi.

Sebab, jaringan transportasi yang menghubungkan titik penting ibu kota saat itu, tak hanya dilayani jaringan kereta, tapi juga trem. Salah satu jalur utama saat itu adalah trem yang menghubungkan Pasar Senen hingga ujung timur Batavia, Meester Cornelis.

Zaman berubah, sang Ratu seakan menua. Batavia atau Jakarta tak lagi seasri dulu, yang ada hanya keriuhan.

Pada awal abad 20 itu, Batavia memang telah terancam bukan saja oleh banjir, tapi pencemaran pun sudah tampak.

Kawasan Kali Besar di Jakarta yang sudah direvitalisasi, Jumat (6/7/2018)./Bisnis-Feni Freycinetia Fitriani

Catatan dari “Batavia”, menampilkan foto Ciliwung dengan air mulai menghitam dan bau. Padahal, saat itu, mayoritas warga pribumi mengandalkannya sebagai sumber air sehari-hari.

Hal yang tersisa dari Batavia yaitu kehidupan multietnis. Castles dalam buku “Profil Etnik Jakarta”, telah menamakan kota ini sebagai melting pot, tungku pelebur identitas dari banyak latar belakang masyarakat.

Dari warga asli yang mendiami Ommelanden, penduduk pendatang yang eks serdadu dari Ambon, Makassar, serta Bali, lalu perantauan Tionghoa dan Arab, semua menyatu dalam keseharian Batavia.

Selain itu, Batavia yang ada sejak 1619 pada era Jan Pieterszoon Coen, masih tetap menyandang status ibu kota. Gelar ini bertahan hingga kini, saat Jakarta menjadi kantor pusat dari banyak kelembagaan yang diurus pemerintah.

Sebagai sisa era lampau yang bertahan selama berabad-abad, status ibu kota inilah yang kini hendak dicopot dari Jakarta. Kota ini seolah semakin tua dan dianggap menderita penyakit kompleks.

Pemindahan Ibu Kota
Status ibu kota yang berhimpitan dengan aktivitas bisnis mengundang banyak masalah sosial. Kepadatan penduduk, kesehatan sosial yang menurun, hingga potensi menguapnya keuntungan ekonomi.

Bahkan, sejak zaman Batavia, gagasan pemindahan ibu kota sebenarnya telah dilontarkan. Pada awal abad 20, Gubernur Jenderal van Limburg Stirum tercatat menginginkan dipindahkannya pusat pemerintahan dari Batavia ke Bandung.

Catatan dalam buku “Batavia” menunjukkan bahwa pada masa itu, lingkungan ibu kota mulai tercemar. Hal ini turut dikonfirmasi oleh penelitian dari H.F Tillema, yang melakukan studi kesehatan di kawasan utara Jawa.

Sementara itu, pada masa perang Kemerdekaan, ibu kota pun sudah beberapa kali terpaksa berpindah tempat. Dari Jakarta ke Yogyakarta, kemudian ke Bukittinggi di Sumatra Barat.

Gagasan mengosongkan Jakarta dari kegiatan pusat pemerintahan mengilhami Soekarno. Pada perayaan kemerdekaan pada 1957, sang proklamator mengeluarkan pernyataan pemerintah soal pemindahan ibu kota, kali ini dari Jakarta ke Palangkaraya di Kalimantan.

Artinya, gagasan pemindahan ibu kota tidak berangkat dari titik nol karena sejak masa kolonial ide tersebut sudah muncul.

Kendaraan bermotor terjebak kemacetan di Jalan KH. Abdullah Syafei, Jakarta, Senin (7/1/2019)./ANTARA-Dhemas Reviyanto

Wacana serupa pun muncul kembali pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan dilontarkan lagi pada masa Presiden Joko Widodo sekarang. Namun, wacana tetap wacana dan tak kunjung direalisasikan.

Guna merealisasikan keinginan tersebut, akhirnya dibentuk Tim Nawa Cipta di bawah pemerintahan Jokowi. Tim tersebut rupanya telah melaporkan hasil kajian kepada Jokowi pada Maret 2017.

Pada awal tahun lalu, hasil kajian tersebut diperbarui. Naskah hasil kajian kemudian disetor kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2018.

Catatan kajian itu merujuk keberhasilan beberapa negara memboyong ibu kota dari lokasi lama ke daerah baru. Sebut saja kesuksesan Amerika Serikat (AS) yang memisahkan ibu kota dunia bisnis di New York dengan pusat pemerintahan di Washington DC, ataupun Amsterdam sebagai jantung bisnis sekaligus ibu kota resmi Belanda dengan pusat pemerintahan di Den Haag.

Negara berkembang pun ada yang melakukan hal serupa dan berhasil, seperti India serta Brasil. India sukses memboyong pusat pemerintahan dari Mumbai ke New Delhi, sedangkan Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia.

Langkah keberhasilan negara-negara tersebut memiliki jejak serupa. Mereka mengupayakan dan menyusun strategi untuk sekadar memisahkan pusat bisnis dan pusat politik, bukan seluruh aktivitas.

Di Indonesia, Tim Nawa Cipta memiliki kerangka indikator keberhasilan mencakup terbentuknya ekosistem fisik pemerintahan yang lebih baik, terciptanya keseimbangan perkembangan sosial, ekonomi, politik antar kawasan, serta kesinambungan keunggulan kompetitif dari negara bersangkutan secara global. 

Dari hasil penelitian tersebut, terdapat analisis daerah yang cocok dijadikan ibu kota baru. Pertimbangan analisis antara lain luas wilayah, kerawanan sosial, serta potensi kebencanaan.

Dua pulau teratas dengan skor tertinggi untuk memangku peran sebagai ibu kota baru adalah Jawa dan Kalimantan. Keduanya dinilai memiliki skor hampir sebanding, karena itu kajian dilanjutkan dengan lokasi spesifik di antara kedua pulau tersebut.

Hasilnya, untuk Jawa, lokasi strategis dengan skor tertinggi terletak di kawasan Pantai Utara, atau sekitar perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Adapun untuk Kalimantan, kawasan terbaik dianggap terletak di daratan kawasan tengah, tepatnya sekitar Palangkaraya. 

Gedung Putih, kantor Presiden AS di Washington, AS, Senin (28/4/2019)./Reuters-Joshua Roberts

Catatan Kritis
Rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi seakan menjadi indikasi bahwa pemerintah ngebet memiliki ibu kota baru, melewatkan catatan kritis gagasan tersebut. 

Pemerintah memperkirakan biaya pemindahan ibu kota dari Jakarta mencapai Rp323 triliun-Rp466 triliun, atau sekitar US$22 miliar-US$33 miliar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menyatakan terdapat dua skenario untuk rencana besar ini. Skenario pertama yaitu dibutuhkan lahan seluas 40.000 hektare (ha) dan skenario kedua 30.000 ha.

"Di mana porsi pemerintah, misalnya, skenario satu itu sekitar Rp250 triliun dan swasta hampir sama yaitu sekitar Rp215 triliun. Demikian juga untuk skenario dua, pemerintah sedikit lebih besar daripada swasta," paparnya, belum lama ini.

Sebaliknya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai kajian serta perencanaan pemindahan tersebut tidak transparan. Lebih jauh, gagasan itu justru akan membebani anggaran negara. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Fitra Misbah Hasan mengungkapkan meski wacana ini sudah dibahas dan dikaji sejak lama oleh kabinet-kabinet presiden sebelumnya, kajian terkaitnya tak pernah serius dan tak ada publikasi tentang kajian tersebut.

“Jadi terkesan main-main dan tidak transparan,” ucapnya kepada Bisnis, Selasa (30/4/2019).

Di sisi lain, isu ini bakal menyedot energi dan waktu bagi pemerintah. Kerugiannya, menurut Misbah, terabaikannya isu krusial seperti pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskian, pemerataan, serta perlindungan bagi masyarakat miskin. 

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay

Selain itu, proyek pemindahan ibu kota akan menelan dana besar yang mengunci ruang fiskal pemerintah. Alhasil, jalan pintas yang tersedia adalah membuka rekening utang baru untuk pendanaan.

“Harus dikritisi mengingat beban utang akan semakin berat, bunga utang Indonesia saja sudah 17 persen lebih dari total belanja APBN,” tambahnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat pembayaran bunga utang dalam APBN 2018 mencapai Rp258,1 triliun pada tahun lalu. Angka ini lebih besar Rp19,5 triliun dari asumsi awal yang sebesar Rp238,6 triliun, karena dipengaruhi naiknya suku bunga acuan bank sentral AS dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Di lain sisi, Jakarta memang semakin tua dan memberikan banyak ancaman bagi para penghuninya. Ratu dari Timur hanya kisah masa lampau yang sulit dikembalikan. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Ibu Kota Dipindah

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top