Bisnis.com, JAKARTA—Wacana pemindahan ibu kota kembali mencuat setelah pada pertengahan tahun lalu sempat disebut-sebut akan dipindahkan ke Pulau Kalimantan.
Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke luar pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas kemarin.
Ketua Komisi II DPR, Zainudin Amali menyambut positif rencana tersebut meski belum ada kota maupun provinsi yang definitif untuk dijadikan ibu kota.
Dia menilai pemisahan ibu kota dengan kota bisnis merupakan solusi yang tepat mengingat sejumlah negara juga berhasil melakukannya.
Dia kemudian mencontohkan Malaysia yang memindahkan pusat kegiatan pemerintah ke kawasan terpadu Putrajaya dengan membiarkan Kuala Lumpur sebagai kota perdagangan. Hal yang sama juga dilakukan Brasil dan Australia.
“Sudah seharusnya pusat bisnis dan pemerintahan dipisah. Apalagi kondisi Jakarta yang padat dan macet sudah tidak memadai sebagai Ibu Kota,” ujarnya.
Baca Juga
Hanya saja Ketua DPP Partai Golkar itu mengatakan bahwa perlu keberanian pemerintah untuk memulai rencana itu. Maklum wacana pemindahan Ibu Kota pernah dilakukan oleh Presiden pertama Soekarno hingga kepemimpinan Soeharto dan Presiden Jokowi saat ini.
“Ini seharusnya tidak terus menerus menjadi wacana yang terus muncul dan tenggelam,” katanya.
Pada Juli tahun lalu lalu, Pemerintah diketahui telah mulai melakukan persiapan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Hal itu terindikasi dari kegiatan pemetaan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) di sejumlah wilayah di Kalimantan sebagaimana mengutip Antara.
Ketika itu, Pejabat Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri mengatakan pemerintah pusat telah mempersiapkan tiga alternatif yang menjadi lokasi baru ibu kota Indonesia.
Ketiga kota yang menjadi alternatif lokasi ibu kota yang baru yakni Palangkaraya dan kota sekitar Provinsi Kalteng, Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, serta Panajam dan sekitarnya di Provinsi Kalimantan Timur.
"Untuk mengkaji memilih tiga lokasi yang jadi alternatif ini, pemerintah pusat melibatkan Bank Dunia. Alasan pelibatan Bank Dunia ini, karena pemerintah pusat menganggap lembaga itu independen dan objektif dalam mengambil keputusan," katanya.
Sementara mengenai adanya getaran gempa di Kabupaten Katingan, Fahrizal meyakini tidak akan mempengaruhi rencana memindahkan ibu kota Indonesia ke wilayah ini. Sebab, getaran gempa tersebut tidak terlalu berbahaya dan sangat jarang terjadi.
