Bisniscom, JAKARTA - Skotlandia akan mengadakan referendum kemerdekaan sebelum masa jabatan parlemen saat ini berakhir pada Mei 2021.
Terkait langkah itu, parlemen negara yang tergabung dalam Inggris Raya itu tengah menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) untuk memungkinkan pemisahan diri dari Inggris terjadi, ujar Menteri Utama Skotlandia, Nicola Sturgeon sebagaimana dikutip ChannelNewsAsia.com, Kamis (25/4/2019).
Pilihan antara Brexit dan masa depan bagi Skotlandia sebagai negara Eropa merdeka harus ditawarkan ketika parlemen masih ada," kata Sturgeon di depan Holyrood, parlemen berisi delegasi Skotlandia.
Dia mengatakan RUU itu akan disusun sebelum akhir 2019.
Menurutnya, izin parlemen berdaulat Inggris pada tahap ini tidak diperlukan. Akan tetapi pada akhirnya akan diperlukan untuk menunjukkan kemampuan kami mengajukan RUU tersebut untuk referendum kemerdekaan, ujarnya.
Sturgeon berada di bawah tekanan dari gerakan nasionalisnya untuk memberikan jalan yang jelas ke depan dalam mengupayakan Skotlandia yang merdeka.
Saat ini, ujarnya, Inggris terperosok dalam kekacauan politik akibat Brexit dan masih belum jelas apakah dan kapan atau bahkan apakah Inggris akan meninggalkan Uni Eropa.
Scotland, bagian dari Britania Raya selama lebih dari 300 tahun, menolak kemerdekaan dengan angka 10 persen lebih besar dari yang menerima dalam referendum 2014.
Perbedaan atas Brexit telah melelahkan Inggris. Scotland dan Irlandia Utara memilih untuk tetap di UE dalam referendum 2016, sementara Wales dan Inggris memilih untuk memihkan diri.
Sturgeon berpendapat bahwa meninggalkan Uni Eropa (Bexit) membahayakan kesejahteraan ekonomi Inggris dan Skotlandia.
"Kami dihadapkan pada pilihan tersingkir di Inggris yang semakin disingkirkan di panggung internasional. Kemerdekaan sebaliknya akan memungkinkan kita untuk melindungi tempat kita di Eropa, "katanya.
