Kabar24.com, JAKARTA — Terpilih sebagai anggota DPR perwakilan Daerah Pemilihan Jawa Barat VII memiliki gengsi tersendiri mengingat harga satu kursi parlemen termasuk ‘mahal’ dibandingkan dengan daerah pemilihan lain.
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), daftar pemilih tetap (DPT) Pileg 2019 Dapil Jabar VII sebanyak 4,41 juta jiwa yang tersebar di tiga kabupaten yakni Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.
Dengan jatah sebanyak 10 kursi DPR, satu kursi ‘dihargai’ sekitar 441.000 suara. Padahal, satu kursi di dapil lain di Pulau Jawa setara dengan 300.000—350.000 suara.
Dari dapil itulah anggota DPR yang akrab di telinga seperti Rieke Diah Pitaloka dan Ade Komarudin dan berasal. Pada Pileg 2014, keduanya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua masing-masing 255.044 suara dan 167.732 suara.
Rieke kembali terdaftar sebagai calon anggota legislatif (caleg) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Pileg 2019. Sementara itu, Ade Komarudin yang tengah dalam kondisi pemulihan pascasakit tidak lagi didaftarkan Partai Golkar.
Sebagai gantinya, Golkar menempatkan putri mantan Ketua DPR itu, Puteri Komarudin, di Dapil Jabar VII. Dari segi ketokohan, Golkar pun bisa mengandalkan bekas Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang tahun lalu kalah dalam Pemilihan Gubernur Jabar 2018.
Baca Juga
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera pun masuk ke DPR lewat mekanisme penggantian antarwaktu (PAW) dari Dapil Jabar VII, tetapi dia hijrah ke Dapil DKI Jakarta I pada Pileg 2019. Penggantinya adalah mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.
Alhasil, hanya tersisa delapan petahana yang kembali mempertahankan kursinya.
PETAHANA DAPIL JABAR VII
Partai Politik | Petahana |
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | Rieke Diah Pitaloka |
Daniel Lumbantobing | |
Partai Golkar | Ade Komarudin |
Dadang S. Muchtar | |
Partai Gerindra | Putih Sari |
Partai Demokrat | Hari Kartana |
Partai Kebangkitan Bangsa | Evi Fatimah |
Partai Amanat Nasional | Daeng Muhammad |
Partai Keadilan Sejahtera | Mardani Ali Sera |
Partai Persatuan Pembangunan | Wardatul Asriah |
Sumber: DPR