Bisnis.com, JAKARTA — Tersangka dugaan suap jasa angkut pupuk, Bowo Sidik Pangarso menyeret nama politikus Partai Golkar Nusron Wahid usai diperiksa penyidik KPK, Selasa (9/4/2019).
Sebelumnya, Bowo mengaku bahwa Nusron yang merupakan kolega sesama Caleg Golkar, memintanya menyiapkan 400.000 amplop "serangan fajar" berisi pecahan Rp20.000-Rp50.000, sebagai strategi pemenangan kontestasi Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II.
Ketika dikonfirmasi Bisnis, Nusron hanya menjawab singkat, "Tidak benar," pada Rabu (10/3/2019) pukul 10.13 WIB.
Sedangkan Ketua DPP Golkar Tb Ace Hasan Syadzily, membantah bahwa Partai Golkar memerintahkan atau mengizinkan para Caleg-nya melakukan politik kotor. Ace menjamin, adanya amplop "serangan fajar" tersebut hanyalah strategi pribadi pelaku.
"Kita serahkan ke proses hukum saja, yang pasti tidak ada kebijakan resmi seperti itu [money politics] dari Partai Golkar. Karena Partai Golkar menghormati proses demokrasi yang sehat," jelas Ace kepada Bisnis, Rabu (10/3/2019) pukul 17.36 WIB.
"Yang jelas, Partai Golkar memerintahkan kepada seluruhnya Caleg-nya untuk menggunakan cara-cara yang tidak melanggar aturan perundang-undangan. Soal strategi di lapangan, tentu setiap orang memiliki caranya masing-masing," tambah Ace.
Baca Juga
Sementara perkara tuduhan keterlibatab Nusron, ataupun tuduhan yang disebut melibatkan TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace hanya menyebut bahwa pihak yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) memang biasanya memiliki kecenderungan menyeret pihak lain.
"Itu kan pengakuan dari Bowo, apa itu benar? Selalu ada tendensi seseorang yang OTT, berusaha melibatkan pihak lain," ujarnya.
"Apalagi dikait-kaitkan dengan kebijakan TKN [Jokowi-Ma'ruf]. Tidak ada TKN membuat kebijakan dan strategi pemenangan seperti itu [menggunakan politik uang]," tutup Ace.
