Bisnis.com, JAKARTA – Mendekati hari pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum terus diserang berita bohong maupun ancaman. Para cendekiawan yang mengatasnamakan Gerakan Suluh Kebangsaan mendatangi KPU untuk memberi dukungan.
Kelompok ini dikomandoi seperti Mantan Ketua MK Mahfud MD, Istri almarhuhm Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sinta Nuriyah Wahid, putri Gus Dur Alissa Wahid, Sosiolog UI Imam Prasodjo, dan Guru Besar UIN Jakarta Komarudin Hidayat.
Mahfud mengatakan bahwa ada beberapa isu yang mengancam kepemiluan. Apabila tidak diatasi, maka bisa merusak kredibilitas pemilu sebagai sarana pesta demokrasi.
“Isu-isu tersebut misalnya terjadinya kecurangan, tudingan kPU tidak netral dan diintervensi oleh pemerintah, pengawasan Bawaslu yang lemah, aparat penegak hukum yang lemah, serta beberapa berita hoaks yang beredar yang bertendensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/4/2019).
Mahfud menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang tidak bisa diintervensi pihak manapun, termasuk presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
“Kami menolak setiap upaya dan Tudingan yang akan mendelegitimasi kinerja KPU dan hasil pemilu tanpa bukti-bukti yang sah,” jelasnya.
Serangan kepada KPU ini banyak berasal dari media sosial. Warganet menuding KPU tidak netral dan berpihak Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Bahkan Ketua Dewan Pengarah Prabowo-Sandi, Amien Rais mengancam menggunakan people power jika terjadi kecurangan. Yang terbaru adalah hoaks hasil penghitungan pilpres di luar negeri dan memenangkan Prabowo Subinto-Sandiaga Uno.
