Kabar24.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi permasalahan Barang Milik Daerah (BMD) di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam lawatannya ke Sulsel, lembaga antirasuah berupaya mengoptimalisasi dan penertiban aset di wilayah itu.
Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan berdasarkan catatan KPK, Pemprov Sulsel memiliki 811 bidang tanah dengan luas 14.811.720 m² dengan beberapa bidang yang belum dilakukan pengukuran.
Adapun 499 bidang tanah belum bersertifikat atas nama Pemprov Sulsel, 289 bidang tanah berpotensi PAD, serta 103 bidang tanah berpotensi dikuasai pihak ketiga.
Selain itu, KPK mencatat Pemprov Sulsel memiliki 2.307 unit kendaraan dengan 12 kendaraan tidak memiliki BPKB. Tak hanya itu, ada sekitar 21 unit kendaraan rusak ringan, 100 unit dengan kondisi kurang baik, 370 tidak jelas keberadaannya, dan 384 rusak berat.
"Kemudian data aset kendaraan belum sinkron dengan data pajak kendaraan bermotor data KTMDU sebanyak 5.229 kendaraan," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/4/2019).
Febri mengatakan upaya pengamanan BMD Pemprov Sulsel juga belum optimal. Di samping itu, perencanaan dan pengadaan aset belum dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan. Bahkan, beberapa pejabat atau ASN di wilayah itu menguasai lebih dari 1 kendaraan dinas.
"Biaya pemeliharaan BMD cukup tinggi dan membebani APBD," katanya.
Di sisi lain, sebagai implementasi pencegahan korupsi melalui optimalisasi pendapatan daerah dan penertiban aset, KPK telah menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Sulselbar dan Badan Pertanahan Nasional di Makassar, Selasa (9/4/2019).
"Kerja Sama ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan penertiban aset daerah," ujarnya.
Optimalisasi pendapatan daerah, lanjutnya, dilakukan melalui implementasi aplikasi daring sebagai alat perekaman pajak daerah. Alat perekeman akan dipasang di hotel, restoran, tempat hiburan, dan parkir yang tercatat sebagai Wajib Pungut Pajak.
Febri mengaku di beberapa daerah meskipun masih dalam tahap awal pemasangan, namun aplikasi perekaman pajak tersebut membantu proses pencatatan yang lebih efektif dan meningkatkan pendapatan daerah dengan rata-rata 24% dari tahun sebelumnya.
"Dengan keseriusan pemerintah daerah dan pemasangan secara menyeluruh, KPK berharap hal ini dapat meningkatkan penerimaan daerah yang akhirnya nanti dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat setempat," ujarnya.
Selain itu, kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional, KPK fokus dalam empat hal yakni sertifikasi tanah pemerintah, koneksi host to host untuk Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, penggunaan Data Bersama Zonasi Nilai Tanah, dan pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap.
KPK juga berharap kerja sama ini dapat mendorong penertiban aset Pemerintah Daerah terutama tanah, dalam konteks pengamanan aset daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota Sehingga risiko aset Pemda yang dikuasai pihak lain apalagi hingga dijual dan digelapkan bisa terminimalisir.
Penandatanganan kerja sama ini dihadiri pimpinan KPK beserta Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua DPRD se-Provinsi Sulawesi Selatan, dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
