1. Akun Twitter Ferdinand Hutahaean Diretas, Tampilkan Foto Cabul
Akun twitter Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean @Ferdinand_Haean diretas, dengan menampilkan postingan kata-kata kasar serta gambar cabul.
Pantauan Bisnis.com pada akun tersebut Selasa (2/4/2019), postingan pukul 11.15 mengunggah foto perempuan sedang selfie mengenakan bikini dan disampingnya ada foto Prabowo dan Sugiono mengapit perempuan. Baca selengkapnya di sini
2. KPK Periksa Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi
.jpeg)
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, Selasa (2/4/2019).
Heru dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas kasus izin kuasa pertambangan eksplorasi dan ekploitasi serta izin usaha pertambangan operasi produksi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara tahun 2007--2014. Baca selengkapnya di sini
3. KPK Tahan Anggota DPR Markus Nari
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golangan Karya Markus Nari (MN), tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan paket penerapan KTP-elektronik (KTP-e).
"MN ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (1/4/2019). Baca selengkapnya di sini
4. Kemenlu Tak Akan Laporkan Rizieq Shihab soal Tuduhan kepada Retno
Kementerian Luar Negeri memastikan pihaknya tak akan melaporkan Habib Rizieq Shihab terkait pernyataan yang ia buat soal arahan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kepada staf perwakilan di Arab Saudi untuk mendukung salah satu kandidat dalam Pemilihan Presiden 2019.
Kemenlu sendiri melalui Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Lalu Muhammad Iqbal pada Senin (1/4/2019) telah membantah pernyataan tersebut. Baca selengkapnya di sini
5. Belum Terdaftar di DPT, Ribuan Karyawan Freeport Terancam Tak Dapat Menyoblos
Ribuan karyawan Freeport terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena belum masuk dalam daftar pemilih tetap/DPT. Untuk itu, KPU Mimika diminta untuk mengajukan tambahan surat suara ke Pusat.
Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resor Mimika, Papua AKBP Agung Marlianto bahwa sejak Desember 2018 pihaknya telah mengingatkan jajaran KPU Mimika untuk melakukan pendataan valid karyawan PT Freeport Indonesia. Baca selengkapnya di sini
