Bisnis.com, JAKARTA — Tipisnya selisih elektabilitas antara paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf dengan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi yang hanya sebesar 11,8% di Survei Litbang Kompas, membuktikan bahwa partai politik belum bekerja maksimal.
Seperti diketahui, calon petahana tercatat memiliki elektabilitas turun dari sebelumnya sebesar 52,6% pada Oktober, menjadi 49,2% pada Maret. Sebaliknya, calon penantang justru naik dari ssbelumnya 32,7% menjadi 37,4%. Adapun yang belum menjawab, atau masih rahasia, turun dari sebelumnya 14,7% menjadi 13,4%.
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai walaupun ada fluktuasi elektabilitas, tetapi angka elektabikitas masih dalam margin of error. Sehingga, hal ini membuktikan bahwa elektabilitas kedua paslon justru stagnan.
"Artinya dialektika tentang program-program yang selama ini diluncurkan, belum bisa menarik masyarakat, belum bisa menarik undecided [voters]. Mesin politik partai belum bekerja," jelasnya dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (20/3/2019).
Menurut Emrus, hal ini merupakan salah satu dampak dari fenomena anggota tim sukses yang merangkap calon legislatif dari partai. Anggota timses ini dianggapnya tidak akan bekerja maksimal, sebab tenaganya terkuras untuk memenangkan paslon sekaligus partainya dalam waktu yang sama.
Selain itu, caleg yang sengaja mendukung paslon lain di luar pilihan partainya juga berpengaruh. Untuk itulah, seharusnya hal ini menjadi pemicu baik untuk kubu Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi agar melakukan konsolidasi dari atas sampai bawah untuk memaksimalkan kerja kampanye.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai hasil survei ini seharusnya bisa menjadi bahan pelajaran bagi timses, terutama untuk TKN Jokowi-Ma'ruf. Sebab, kejadian ini mirip ketika Pilpres 2014.
Ketika itu, Litbang Kompas merilis hasil surveinya 18 hari sebelum hari-H pemilihan, dengan selisih elektabilitas yang juga tipis. Yaitu 42,3% untuk Jokowi-JK dan 35% untuk Prabowo-Hatta.
"Tetapi, waktu itu pak Jokowi statusnya gubernur yang mencalonkan diri menjadi presiden. Belum menjadi petahana," jelas Ujang.
"Petahana seharusnya [elektabilitas] di atas 50%. Kalau di bawah itu, seharusnya menjadi koreksi. Karena indikatornya itu kan kepuasan terhadap kinerja," tambahnya.
Dalam hal ini, Ujang mencermati bahwa milenial menjadi salah satu yang masih belum tersentuh "agenda" politik dari masing-masing paslon. Padahal, banyak di antara mereka yang masih merupakan pemilih pemula, sehingga masih rawan termakan isu golput.
"Sebagai pengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia, beberapa mahasiswa sering meminta pendapat dan pandangan saya tentang siapa yang pantas memimpin Indonesia. Artinya, kebanyakan dari mereka masih undecided voters, masih perlu diyakinkan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
