Bisnis.com, JAKARTA--Ketika masih menjadi orang nomor satu di Gedung Putih, George W. Bush pada awal 2002 melontarkan pidato bernada menantang dan penuh permusuhan.
Irak, Iran, dan Korea Utara dicapnya sebagai Axis of Evil atau Poros Setan. Alasannya sederhana. Ketiga negara tersebut dituduh sebagai biang keonaran yang mengancam keamanan dunia dengan mendukung aksi terorisme global.
Dituduh pula sebagai pengembang sekaligus pemilik senjata pemusnah massal, bahkan senjata nuklir.
'Dasar hukum' tuduhan tersebut tentu saja bersumber dari berbagai laporan intelijen AS yang kemudian 'diolah' sedemikian rupa di berbagai forum dunia untuk membentuk opini bahwa ketiganya adalah ancaman global. Dengan demikian, menurut AS, patut pula diambil 'tindakan' dan ‘dihukum’ oleh masyarakat internasional.
Dari negara-negara yang dicap sepihak itu, sejauh ini hanya Irak yang sudah menyelesaikan ‘agenda demokrasi’ sesuai tuntunan Washington. Era Saddam Husein sudah berlalu. Sistem dan rezim sudah berganti dengan kawalan langsung Paman Sam. Bisnis minyak dan gas kembali menyembur kencang.
Adapun Iran dan Korea Utara masih berdiri kokoh. Selalu lantang dalam meladeni setiap langkah dan upaya diplomasi AS, terutama yang mengarah pada normalisasi hubungan diplomatik.
Substansi menjadi inti sebelum melangkah ke agenda diplomasi selanjutnya. Selama belum ada titik temu yang bisa diterima para pihak, bisa dikatakan bahwa perseteruan tetap panas.
Iran dan Korea Utara tentu saja tidak sudi berada dibawah kendali Paman Sam.
Namun dalam hal relasi Pyongyang-Washington, peredaan ketegangan sudah terlihat cukup nyata. Sejak tahun lalu, hubungan ini bisa dikatakan berada dalam atmosfer baru setelah Donald Trump melakukan pertemuan bersejarah dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura.
Pertemuan ini membuahkan kesepakatan, utamanya program denuklirisasi seteru Korea Selatan itu dengan kompensasi pencabutan embargo ekonomi dari AS.
Namun jalan masih panjang dan berliku untuk bisa melihat semenanjung Korea terbebas dari ancaman perang. Ingat, Utara dan Selatan masih terikat gencatan senjata yang berlaku sejak 27 Juli 1953.
Penyelesaian damai yang ditunggu-tunggu selama lebih satu generasi belum juga memperlihatkan bentuk final.
Trump mungkin tak ambil pusing dengan ucapan Bush pada 2002 itu. Toh, pengganti Barack Obama ini juga mengusung manifesto yang tak kalah sengit: Make America Great Again.
Berusaha rujuk dengan Pyongyang. Namun disisi lain Washington memulai perseteruannya dengan Beijing. Perang dagang yang melibatkan dua raksasa ekonomi tersebut masih berlangsung dengan sengit.
Apakah dengan demikian Poros Setan sudah menjadi ‘Poros Kawan’? Masih terlalu awal untuk menyebutnya demikian.
Memang, hubungan makin cair. Apalagi Trump dan Jong-un sudah menggelar pertemuan kedua di Hanoi, Vietnam beberapa waktu lalu. Sayangnya, pertemuan puncak itu tidak berbuah kesepakatan, karena sejumlah poin krusial dalam isu denuklirisasi dan pencabutan embargo masih belum diterima sepenuhnya oleh kedua pihak.
Belum diketahui pula jadwal pertemuan berikutnya antar kedua pemimpin negara itu maupun agenda yang akan diusung.
Kalangan penggiat hak asasi manusia di Korea Utara juga mendesak agar masalah HAM dimasukkan dalam kesepakatan Trump-Jong-un, tuntutan yang sudah lama disuarakan arus bawah tapi sejauh ini belum terakomodasi dalam dua pertemuan terakhir.
Menanti Babak Baru
Dalam konteks peredaan ketegangan yang melibatkan AS dan seterunya, dunia juga ingin melihat babak baru dalam hubungan AS-Teheran.
Sedari awal Teheran bersikap tegas dan emoh didikte Paman Sam, apalagi sejak AS mundur dari kesepakatan nuklir Iran pada Mei 2018.
Sikap sepihak yang kemudian disertai ancaman pemberian sanksi yang lebih berat oleh Trump tentu saja tidak dapat diterima oleh Hassan Rouhani, presiden Iran.
Arogansi AS terhadap kebijakan program pengembangan nuklir sebuah negara berdaulat memang patut dipersoalkan.
Apabila program tersebut dikembangkan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan sudah tentu untuk tujuan damai demi kesejahteraan rakyatnya, negara lain tidak berhak mengusiknya. Apalagi campur tangan dan intervensi bergaya polisi dunia.
Iran atau negara manapun yang program nuklirnya dipersoalkan AS juga bisa balik bertanya. Siapa penguasa peluru kendali berkepala nuklir dunia saat ini? Siapa penguasa rudal antarbenua? Siapa operator terbanyak kapal selam bertenaga nuklir berikut arsenal rudalnya yang bergerak dalam senyap di lautan dunia?
Tanyakan lagi, siapa sebenarnya yang membuat tatanan dunia ini tidak aman? Rasanya kita akan mempunyai jawaban yang sama setelah membaca karya Tim Weiner berjudul Legacy of Ashes, The History of CIA (2007).
Noam Chomsky menggambarkannya secara lebih menohok dalam Pirates and Emperor's: International Terrorism in the Real World (1986).
Dibuka dengan cerita St Agustine tentang seorang bajak laut yang tertangkap oleh Alexander Agung. Kemudian terjadilah dialog.
"Mengapa kamu berani mengacau lautan," tanya Alexander Agung.
"Mengapa kamu berani mengacau seluruh dunia?" jawab si pembajak. "Karena aku melakukannya hanya dengan sebuah perahu kecil, aku disebut maling. Kalian, karena melakukannya dengan kapal besar, disebut kaisar."
Apa kata St Agustine? "Jawaban pembajak itu sangat bagus dan jitu."
Dimana-mana, lain presiden, lain pendekatan. Beda pemerintahan, tak sama pula jurus yang dimainkan. Namun bila semangatnya sama yaitu normalisasi hubungan bilateral, beda gaya dan beda cara bukan masalah penting.
Yang perlu dijaga adalah komitmennya, jangan sampai bergeser.
Lihat hubungan AS-Kuba yang membeku puluhan tahun. Perseteruan dimulai ketika Kuba dipimpin tokoh revolusioner, Fidel Castro pada 1959. Castro memang dikenal sangat dekat dengan Moskwa dan berkuasa nyaris setengah abad.
Selama itu pula kedua negara bermusuhan, bahkan nyaris meletus Perang Dunia Ketiga akibat krisis peluru kendali di Kuba. Puluhan kali pula Castro ingin dihabisi oleh Washington dengan berbagai operasi rahasia.
Kini keduanya sudah bersahabat. Giliran Obama dan Raul Castro (adik Fidel) yang membuka era baru tersebut. Membuka kembali kerja sama ekonomi, bisnis, politik dan sosial budaya.
Tak ada lagi agitasi revolusioner yang mengusung perbedaan ideologi, perbedaan mazhab, dan perbedaan kelas.
Jargon-jargon sarat retorika itu kini berganti dengan urusan devisa negara dari kunjungan turis asing, kemasan cerutu Kuba yang melegenda, revitalisasi kota tua Havana hingga modernisasi pelabuhan untuk singgah kapal-kapal pesiar mewah dari penjuru dunia.
