Suap Panitera PN Jakpus : KPK Tak Ajukan Banding Atas Vonis Eddy Sindoro

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memilih tidak mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada Eddy Sindoro.
Ilham Budhiman
Ilham Budhiman - Bisnis.com 13 Maret 2019  |  14:22 WIB
Suap Panitera PN Jakpus : KPK Tak Ajukan Banding Atas Vonis Eddy Sindoro
Terdakwa kasus suap pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Eddy Sindoro menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (7/1/2019)./ANTARA FOTO - Sigid Kurniawan

Kabar24.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mengajukan banding atas vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap terpidana kasus suap Eddy Sindoro.

Eddy Sindoro, Chairman PT Paramount Enterprise International, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda  Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan pada Rabu (3/3/2019).

"KPK telah memutuskan untuk menerima putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada PN Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap Eddy Sindoro," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (13/3/2019).

KPK menerima putusan Majelis Hakim kendati vonis itu lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada KPK yang menuntutnya selama 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Namun, KPK berasalan bahwa putusan pengadilan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yanto dinilai telah proporsional dengan tuntutan jaksa KPK.

"Selain itu, fakta-fakta di persidangan dan analisis JPU juga sudah diterima majelis hakim hingga diputuskan bahwa Eddy Sindoro bersalah melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan," kata Febri.

Eddy Sindoro terbukti menyuap Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, sejumlah Rp150 juta dan US$50.000 agar PN Jakarta Pusat menunda eksekusi putusan (Aanmaning) atas perkara niaga antara PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) melawan PT Kwang Yang Motor (PT KYMCO). 

Dia dinilai berperan menyetujui permintaan sejumlah uang tersebut melalui pegawainya Wresti Kristian Hesti.

Selain itu, Eddy Sindoro menyuap Edy Nasution sebesar US$50.000 terkait pengurusan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung yang menyatakan PT Across Asia Limited (PT AAL) pailit pada 31 Juli 2013.  

Suap dilakukan agar gugatan PK PT AAL dapat diajukan. Padahal, pengajuan PK telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Terkait putusan majelis hakim, Eddy Sindoro menyatakan menerima vonis tersebut dan tidak akan mengajukan banding.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
KPK, korupsi, suap, Eddy Sindoro

Editor : Stefanus Arief Setiaji

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top