Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku membutuhkan pelbagai macam penyelidik guna menangani kasus yang bervariatif. Lembaga antirasuah itu pun sudah mengirimkan surat permohonan ke sejumlah lembaga.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"[Kita kirim surat ke mereka] untuk masuk menjadi penyelidik KPK. Dengan begitu, mudah-mudahan kasus yang kita tangani juga jauh lebih bervariasi, kan, lebih beragam," Kata Agus Rahardjo, Senin (11/3/2019).
Berbagai kasus yang ditangani KPK memang semakin variatif.
Agus mencontohkan bahwa masuknya personel dari OJK, misalnya, akan menyasar pada sektor pasar modal dan perbankan.
Kemudian, penyelidik dari KLHK memungkinkan KPK untuk mengusut korupsi di sektor kehutanan secara khusus apalagi terkait kasus tindak pidana pencucian uang.
Baca Juga
Sementara itu, Agus mengaku struktur kepegawaian KPK saat ini dinilai kurang ideal.
Bila dibandingkan dengan lembaga antikorupsi Hongkong dan Singapura, jumlah personel di Direktorat Penindakan di dua negara itu hampir mencapai 70%.
"[Di sana] malah 70 persen [pegawai ada pada] penindakan. Mungkin desain awalnya kita yang agak keliru, ya, karena supporting systemnya yang lebih banyak dibanding dengan penindakan," ujarnya.
Namun demikian, Agus mengaku bahwa tidak sebandingnya jumlah pegawai administrasi dan penyidik di KPK perlahan-lahan mulai akan bergeser. Porsi tim penindakan diupayakan ditambah.
Saat ini, sebanyak 22 personel tengah dilatih untuk dijadikan seorang penyidik. Tak hanya itu, anggota Polri pun akan direkrut untuk mengisi kekosongan di Direktorat Penyelidikan.
"Dalam waktu dekat kita juga akan akan melakukan tes, Polri kalau enggak salah mengirim 167, enggak tahu nanti yang lulus berapa," ujar dia.
