Bisnis.com, JAKARTA -- Sehari setelah tewasnya empat mahasiswa Trisakti, tepatnya 13 Mei 1998, mahasiswa mengadakan aksi berkabung di Kampus Grogol.
Hari itu, Abdullah Taruna selaku salah seorang pentolan aktivis Forum Komunitas Mahasiswa se-Jabodetabek (Forum Kota/Forkot) meluncur pagi-pagi dari Kampus IKIP Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur (Jaktim).
Kesaksian Abdullah Taruna itu dituliskan dalam judul “13 Mei, 13 Tahun Lalu” pada 2011. Pada hari itu, Jakarta bergerak lebih lamban, seakan terdapat gejolak yang terpendam setelah tragedi penembakan oleh aparat sehari sebelumnya.
Setiap orang harus melanjutkan jalan kaki menuju kampus Trisakti. Tak satu pun kendaraan mampu mendekat. Pada hari itu, Trisakti masih dikepung mobil-mobil lapis baja milik ABRI.
“Kami berjalan dekat UKRIDA [Universitas Kristen Krida Wacana]. Sesampai di depan kantor Kodim, udara kian sesak tercemar kepulan gas air mata. Truk militer pun tampak berjejer, dengan pasukan baret hijau terakumulasi di sekelilingnya yang menenteng senapan,” tulis Abdullah, seperti dikutip Bisnis, Selasa (5/3/2019).
Kerusuhan di Jakarta, Mei 1998./Bisnis-Firman Wibowo
Setelah merapat ke lingkungan kampus, dia bergabung dengan barisan aksi berkabung yang terkonsentrasi di Gedung Syarif Thayeb. Mereka melaksanakan aksi damai sembari melantunkan lagu "Gugur Bunga".
Namun, tanpa disadari, Kampus Trisakti saat itu tak sekadar dijaga dengan rapat oleh aparat. Kerumunan massa berbadan tegap, dan sebagian berpenampilan layaknya preman, tengah membuat kekacauan di luar pagar kampus.
“Mereka meneriaki mahasiswa untuk keluar guna melampiaskan kemarahan sambil memukul-mukul pagar kampus, hingga menimbulkan bunyi kelontang-kelontang, persis perilaku massa yang menggedor-gedor kampusku [IKIP Jakarta] saat kerusuhan 14 Mei, sehari setelahnya,” ungkap Abdullah.
Sayangnya, kerumunan mahasiswa di dalam kampus sedikit terpancing. Termakan provokasi “massa liar”, puluhan mahasiswa mulai melempari aparat yang berjaga.
Kondisi itu tak berlangsung lama. Dengan sigap, para koordinator aksi menyadari provokasi itu akan memancing keributan dengan aparat, yang berarti misi aksi berkabung itu bubar sebelum sore hari.
“Kami lalu berbagi peran untuk menghalau dengan berorasi di beberapa titik mengingatkan para mahasiswa untuk tidak terprovokasi dan membuat halang rintang tangan dengan saling berpegangan menggelangi kerumunan aksi bergabung. Untuk selama satu jam, strategi itu berhasil,” lanjutnya.
Tak menyerah, massa liar di luar pagar semakin beringas. Untuk menyulut emosi massa mahasiswa di kampus Trisakti, massa di luar membakar SPBU di Jalan Kyai Tapa, dekat kampus.
Menyusul provokasi itu, aparat di luar pagar meletupkan gas air mata ke dalam kampus. Di tengah kepulan asap yang membuat pedih mata, situasi semakin tak menentu, terlebih terdapat “disinformasi” dari mulut ke mulut, bahwa ABRI mengepung kampus siap menerobos masuk.
“Namun, tampaknya para perusuh dan “aparat gelap” lebih terlatih. Mereka menyebarkan disinformasi, bahwa ada sweeping, tentara mulai menyerbu, membuat pertahanan kami pun bubar,” jelas Abdullah.
Periode kerusuhan itu menjalar ke mana-mana. Kerumunan massa yang disebut berpenampilan preman dan berbadan tegap lagi-lagi melakukan provokasi tiap aksi mahasiswa.
Kerusuhan di Jakarta, Mei 1998./Bisnis-Firman Wibowo
Sehari setelah aksi berkabung di Trisakti, pada 14 Mei 1998, Forkot memutuskan menggelar aksi berkabung di beberapa titik. Salah satu aksi berlangsung di gugus timur, Kampus IKIP Jakarta, Rawamangun.
Berdasarkan kisah yang ditulis salah seorang Kordinator Lapangan (Korlap) Forkot saat pendudukan Gedung DPR/MPR pada 1998, keputusan aksi maraton itu diputuskan dini hari pasca rapat simpul Forkot di UKI.
“Pilihannya, jika memungkinkan, aksi dilancarkan dengan longmarch keluar dari kampus,” ungkap Abdullah.
Jelang pelaksanaan aksi tersebut, kembali terjadi pengepungan kampus oleh massa preman. Aksi yang disaksikan beberapa aktivis seperti Ade Irawan dan Adnan Topan yang kini aktif di Indonesia Corruption Watch (ICW) itu, mulai dikacaukan gerakan massa liar.
“Massa itu serupa seperti yang mengepung kampus Trisakti kemarin, beberapa mahasiswa yang ingin mengikuti jalannya aksi, malah dikeroyok massa liar tersebut,” kenang Abdullah.
Bahkan, pada kerusuhan di Rawamangun itu, massa liar mengepung hingga malam. Sebaliknya, massa mahasiswa yang berkumpul di dalam kampus, yang jumlahnya ribuan dan berasal dari berbagai kampus di wilayah Jaktim, tidak bisa bergerak.
“Mereka memprovokasi agar aksi mahasiswa dilakukan di luar pagar kampus, kami berpikir bahwa ini massa yang sama di Trisakti kemarin, mengundang mahasiswa keluar, setelah itu membuat kerusuhan, kami menghindari bentrokan tersebut,” tambahnya.
Sehari semalam, ribuan mahasiswa itu tidur di kampus. Penjagaan di tiap gerbang kampus dilakukan secara ketat guna menghalau penyusup.
“Secara nyata, jika memang bukan aparat, maka terdapat pengorganisiran preman untuk mengacaukan aksi protes mahasiswa, membuat ibu kota rusuh,” tutup Abdullah.
Perang Elit Militer
Ketua Setara Institute Hendardi mengungkapkan kerusuhan dan kekacauan yang diciptakan itu adalah buntut perang di tataran elit militer. “Perang bintang” itu melibatkan pengerahan massa dari berbagai sumber, terutama kelompok preman jalanan.
“Artinya, ini memang terorganisir, tapi bukan sistematis komando militer, ini buntut elit yang perang,” ungkapnya kepada Bisnis, baru-baru ini.
Menkopolhukam Wiranto (kiri) memberikan keterangan pers terkait penanganan darurat gempa bumi Donggala, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Sabtu (29/9/2018)./ANTARA-Aprillio Akbar
Hendardi menilai sewaktu kericuhan 1998, masing-masing elit menghitung peluang yang bakal disabet. Termasuk, elit militer yang ingin menunjukan prestasi di depan Presiden Soeharto.
Senja kekuasaan Soeharto itu menggiring hasrat kekuasaan di lingkungan militer, setidaknya siapapun harus mengklaim keberhasilan meredak aksi protes mahasiswa.
“Di sana perang melibatkan Wiranto yang baru diangkat sebagai Menteri Panglima Angkatan Bersenjata (Menpangab), Prabowo yang sekaligus menantu, beserta jejaring masing-masing,” tuturnya.
Skema kekacauan yang digulirkan dari barak militer itu pun mengulang kejadian pada peristiwa “Malari 1974”. Menurut Hendardi, situasi kacau dan rusuh diharapkan mampu membuat panggung bagi militer untuk memadamkan protes mahasiswa.
“Perang elit militer telah mengerahkan massa masing-masing kubu. Mulai dari preman hingga munculnya Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa [Pam Swakarsa],” tukasnya.
Komoditas Politik
Hendardi mencatat polemik terkait dalang kerusuhan 1998 kerapkali mencuat sewaktu penyelenggaraan Pemilihan Presiden (Pilpres). Pada 2014, isu yang sama mengemuka, mengadu antara klaim Kivlan-Prabowo dan Wiranto.
“Ini mencerminkan, siapa yang berperang pada waktu itu,” ucapnya.
Kivlan Zen./Istimewa
Belakangan, Kivlan Zen dan Wiranto pun kembali saling bantah. Kivlan yang kini berada di kubu calon presiden (capres) Prabowo, menuding Wiranto yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) di kabinet petahana Jokowi.
Wiranto dianggap tak bertanggung jawab terkait pembentukan Pam Swakarsa. Organisasi yang belakangan merupakan bentukan militer itu diklaim terbentuk untuk mengamankan jalannya Sidang Istimewa (SI) MPR 1998.
Sebaliknya, Wiranto menampik tudingan yang juga menyertakan penggelapan dana operasional Pam Swakarsa. Menurut Menkopolhukam, tudingan itu sangat tak berdasar sebab sudah terdapat penelusuran dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang menyertakan nama-nama aktor militer yang terlibat.
Di sisi lain, Komnas HAM menyayangkan perdebatan antara eks elit ABRI itu hanya dijadikan komoditas politik.
“Sebaiknya mereka berdua datang ke Kejaksaan Agung (Kejagung), memberikan keterangan yang mereka miliki sekaligus data-data yang ada, sehingga kasus 1998 yang penyelidikannya sudah selesai oleh Komnas HAM menjadi lebih lengkap,” cetus Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara kepada Bisnis.
Dia menyesalkan sikap dua eks petinggi militer tersebut. Sementara itu, berkas dari Komnas HAM pun lagi-lagi dikembalikan Kejagung, dengan alasan yang menurut Beka tidak jelas.
Sebagaimana harapan Panglima Besar Jenderal Soedirman, seharusnya angkatan bersenjata bersikap melindungi dan merasakan derita rakyat. Namun, jika para petinggi militer tak sanggup berkata jujur, harapan itu seakan lapuk dimakan usia.
