Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengajak media untuk menangkal persebaran berita bohong atau hoaks yang marak beredar di masyarakat seiring pesatnya perkembangan teknologi dan informasi.
Ia mengungkapkan langkah klarifikasi dan validasi tak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga memerlukan kerja sama dengan insan pers.
Setiap tiap hari Kominfo melakukan penyisiran ada juga yang dari laporan masyarakat. Permasalahannya adalah melakukan validasi dan klarifikasi. Kalau dilakukan validasinya di Kominfo itu lebih cepat.
"Tapi kalau di luar, itu perlu waktu dan sebagainya," ungkap Rudiantara kala membuka Rapar Kerja Nasional (Rakernas) Asosiai Media Siber Indonesia di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Jumat (1/3/2019).
Kendati pemerintah telah melakukan penyisiran dan usaha klarifikasi serta validasi, ia mengakui masih memerlukan kerja sama dari media massa di Indonesia.
Pasalnya, hasil survei Edelman Trust Barometer Global Report 2018 yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media arus utama di Indonesia mengalami peningkatan dari 2017 ke 2018.
Baca Juga
Jika merujuk pada survei ini, maka verifikasi informasi terindikasi hokas yang dihasilkan dari kerja sama pemerintah dan media massa berpotensi lebih dipercaya masyarakat.
"Teman-teman itu mempunyai kemampuan, saya berharap teman-teman menjadi bagian dari media arus utama. Karena laporan Edelman Trust Barometer Global Report 2018 itu menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap media arus utama. Dari 28 negara, Indonesia berada pada urutan kedua setelah China," ungkap Rudiantara.
Pada kesempatan tersebut, Rudiantara juga menjamin bahwa Pemerintah akan melindungi kebebasan pers dan menjamin tidak akan ada aturan yang mengintervensi hal itu.
Ia pun mengapresiasi kinerja media massa yang melakukan cek fakta sebagai upaya untuk menangkal persebaran informasi yang tidak benar.
"Saya akan berdiri paling depan tidak ada penurunan di UU Pers. Saya akan pastikan setidaknya selama saya jadi menteri sampai 8 bulan lagi, tidak ada peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengintervensi," kata Rudiantara.
