Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) mengeluarkan perundang-undangan untuk mengakhiri keadaan darurat yang dinyatakan Presiden Donald Trump di perbatasan AS-Meksiko.
Dengan perolehan suara 245-182, DPR meloloskan resolusi tersebut yang kemudian akan dirundingkan di Senat AS. Didominasi oleh Partai Republik, peluang lolosnya resolusi itu di Senat bisa jadi lebih tipis walaupun tetap ada harapan.
Meski resolusi ini menjadi kemenangan kubu Demokrat, khususnya Ketua DPR Nancy Pelosi, perolehan suaranya tidak mencapai mayoritas suara yang diperlukan untuk menjungkirbalikkan veto yang dijanjikan oleh Trump. Hanya 13 anggota Republik yang mendukung langkah untuk menghentikan deklarasi Trump tersebut.
"Tidak ada keadaan darurat di perbatasan. Penyeberangan perbatasan berada di titik terendahnya dalam empat dekade.," ujar Perwakilan Demokrat Joaquin Castro dalam sebuah pembahasan, sebagaimana diberitakan Reuters.
Kubu Demokrat dan beberapa anggota Partai Republik khawatir bahwa dengan deklarasi darurat secara sepihak yang ditujukan untuk mendanai tembok perbatasan AS-Meksiko tanpa persetujuan anggota parlemen, Trump menghadirkan tantangan berisiko bagi keseimbangan kekuasaan konstitusional antara Kongres dan cabang eksekutif pemerintah.
Beberapa jam sebelum pengambilan suara di DPR, Senator Republik John Barrasso, seorang anggota kepemimpinan Senat, mengatakan kepada MSNBC dalam sebuah wawancara bahwa perundang-undangan itu “kemungkinan dapat diloloskan Senat”.
Setelah pertemuan tertutup para senator dan Wakil Presiden Partai Republik Mike Pence, Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell menolak untuk memprediksi hasilnya, termasuk apakah para senator akhirnya dapat mengesampingkan veto Trump.
McConnell hanya mengungkapkan bahwa para senator dari kubu Republik dan Pence menjalani "diskusi yang kuat dan bersemangat" dan bahwa dia belum "mencapai kesimpulan total" mengenai apakah pernyataan darurat oleh Trump adalah legal.
Sementara itu, Gedung Putih, seperti yang diperkirakan, secara resmi memberi tahu Kongres bahwa jika langkah itu melewati Kongres, para penasihat Trump akan merekomendasikan memvetonya untuk mempertahankan kekuasaan yang ia aktifkan pada 15 Februari sebagai cara untuk mematahkan langkah Kongres.
Trump berpendapat ia memiliki kuasa mengumumkan darurat nasional untuk secara sepihak mengarahkan dana yang ada guna membangun tembok perbatasan yang telah ditolak Kongres untuk sepenuhnya didanai.
“Situasi saat ini di perbatasan selatan menghadirkan krisis kemanusiaan dan keamanan yang mengancam kepentingan inti keamanan nasional dan merupakan keadaan darurat nasional,” menurut pernyataan Gedung Putih.
Veto dari Trump akan menjadi yang pertama sepanjang masa kepresidenannya dan yang pertama sejak Partai Republik kehilangan kendali mayoritas di DPR dalam pemilihan kongres November lalu.
Mengesampingkan veto semacam itu di Kongres akan membutuhkan dua pertiga mayoritas di kedua kubu. Sementara itu, perolehan suara di DPR membuat peluang langkah tersebut kecil untuk dapat dilakukan.
Gedung Putih sendiri berupaya membatasi dukungan Partai Republik untuk tindakan itu, terutama di Senat.
Namun demikian, Senator Republik Thom Tillis, dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan di Washington Post, mengatakan dia mendukung Trump mengenai keamanan perbatasan, tetapi akan memilih resolusi itu karena dia "tidak dapat membenarkan memberi pihak eksekutif lebih banyak cara untuk memotong jalan Kongres”.
Senator lain dari kubu Republik Lisa Murkowski pada Selasa (25/2) mengatakan kepada wartawan bahwa dia akan mendukung resolusi tersebut. Sebelumnya, rekannya dari Partai Republik, Susan Collins mengatakan kemungkinan akan mendukung langkah itu juga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
