Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Rahasiakan Data HGU, Pemerintah Bisa Diperkarakan

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Selasa (26/2/2019) pagi lewat akun Twitternya @mohmafudmd mencuit bahwa pemerintah bisa diperkarakan jika menutupi informasi hak guna usaha (HGU) ke publik.
Nancy Junita
Nancy Junita - Bisnis.com 26 Februari 2019  |  10:55 WIB
Mohammad Mahfud MD memberikan sambutan saat diskusi kebangsaan Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Rabu (13/2/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam
Mohammad Mahfud MD memberikan sambutan saat diskusi kebangsaan Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Rabu (13/2/2019). - Bisnis/Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Selasa (26/2/2019) pagi lewat akun Twitternya @mohmafudmd mencuit bahwa ada UU informasi publik yang mewajibkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk membuka semua informasi yang bukan rahasia negara.

Cuitan itu diunggah Mahfud terkait polemik hak guna usaha (HGU) yang dimiliki sejumlah orang di Indonesia, dalam jumlah yang luas.

“HGU bukan rahasia negara. Tak boleh ada HGU yg dirahasiakan oleh pemerintah. Anda berhak meminta data itu. Kalau pemerintah menolak bs diperkarakan dgn adjudikasi ke KIP,” cuit Mahfud.

Sebelumnya, organisasi lingkungan hidup, Greenpeace Indonesia, menuntut Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk membuka data HGU lahan-lahan di Indonesia.

Tuntutan itu disampaikan ke Komisi Informasi Publik (KIP) dan telah memasuki persidangan pada Senin (25/2/2019).

Namun, menurut Greenpeace, tuntutan itu belum bisa dipenuhi Kementerian Agraria karena alasan persaingan usaha, rahasia pribadi pemegang HGU, keamanan nasional, kondisi sosial.

“Sepertinya data HGU hanya jadi dagangan politik,” tulis pihak Greenpeace dalam akun twitternya @GreenpeaceID di hari yang sama.

Polemik soal HGU ini pertama kali muncul dalam Debat Capres kedua, 17 Februari 2019. Kala itu, calon presiden inkumben Joko Widodo alias Jokowi menyinggung kepemilikan lahan seluas 340 ribu hektare milik pesaingnya, Prabowo Subianto.

Prabowo menegasakan lahan tersebut hanya berstatus HGU. Ia pun siap menyerahkan lahan itu ke negara kapanpun.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahfud md prabowo subianto HAK GUNA USAHA
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top