Bisnis.com, JAKARTA – Pemilu serentak untuk pemilihan anggota legislatif (pileg) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) kian dekat, yang akan digelar pada 17 April 2019.
Seiring dengan mendekatnya pelaksanaan pemilu tersebut, potensi terjadinya kecurangan menjadi salah satu isu yang mengemuka di tengah-tengah masyarakat.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi membahas isu tersebut dalam sebuah diskusi terbatas bertemakan
"Menginventarisir Potensi Kecurangan di Pilpres 2019" di Media Center Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya 1/35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).
Tampil sebagai pembicara dalam diskusi ini yakni Chusnul Mar'iyah (anggota KPU periode 2002 - 2007), Betty Nurbeiti (anggota Dewan Pakar BPN Prabowo-Sandi), dan Pipin Sopian (jubir politik BPN Prabowo-Sandi).
Chusnul Mar'iyah mengatakan setidaknya ada lima titik rawan yang berpotensi menjadi pintu masuk melakukan praktik kecurangan baik di Pilpres maupun Pileg, bisa dilakukan oleh kubu incumbent ataupun kubu oposisi.
Chusnul merinci lima titik rawan tersebut yakni aturan perundang-undangan yang mengatur teknis pelaksanaan pemilu, penyelenggara (KPU dan Bawaslu), peserta pemilu (caleg partai politik), incumbent (eksekutif dan legislatif), pemilih.
Dia menjelaskan awal mula terjadinya kecurangan dimulai dari menyiasati celah di balik longgarnya aturan perundang-undangan yang mengatur teknis pelaksanaan pemilu.
"Bisa saja aturan memudahkan terjadinya kecurangan. Ayo kita cek peraturan KPU mengenai penghitungan pada hari H pencoblosan, itu pilpresnya di depan atau di belakang? Yang kita baca adalah penghitungan suara pilpres itu di belakang. Di sini titik rawannya. Coba bayangkan sudah jam 11 malam, semua sudah capek. Terakhir baru kita hitung surat suara pilpres, kondisi ini rawan dilakukan kecurangan," ujarnya.
Pihak penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu, paparnya, juga harus mendapat pengawasan ketat oleh publik. "Kan para anggota KPU dan Bawaslu itu dipilih melalui proses politik di DPR, bisa saja ada deal politik. Kita nggak tahu. Publik dan media harus mengawasi ketat kinerja para penyelenggara pemilu".
Dosen senior Fisip UI ini mengatakan peserta pemilu juga jangan sampai luput dari perhatian publik lantaran para caleg akan menempuh berbagai cara untuk bisa mencapai tujuan politiknya: melenggang masuk ke DPR, sekaligus memenangkan capres-nya.
"Yang tidak kalah rawannya adalah incumbent. Mereka yang berkuasa di eksekutif dan legislatif memiliki akses dan menguasai aparatur negara, APBN dan APBD. Incumbent perlu dipantau gerak-geriknya dalam menggunakan akses APBN dan APBD untuk menguntungkan kubunya".
Terakhir adalah para pemilih yang rawan didekati dengan pendekatan money politics. Chusnul meminta para pemilih untuk bisa lebih mewaspadai upaya-upaya kurang terpuji dengan melakukan money politics agar menang di pilpres dan pileg. Pemilih harus berani bersikap untuk menolak hal tersebut.
"Kita tentu wajib berbaik sangka, kecurangan-kecurangan tersebut tidak dilakukan karena akan merusak demokrasi di negeri ini. Publik dan media perlu mengawasi kinerja para penyelenggara pemilu dan kita menaruh harapan besar agar KPU dan Bawaslu dapat menjalankan perannya untuk mewujudkan pemilu bersih, jujur dan adil," tegasnya.
