Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi agraria sudah mulai menunjukkan hasilnya.
Hasil tersebut, ujarnya, sudah terlihat dari pencapaian pembangunan infrastruktur selama ini.
Dia mengingatkan, kunci kesuksesan pembangunan infrastruktur adalah seberapa lama pembebasan lahan bisa dilakukan.
Dia mencontohkan, banyak infrastruktur yang berhenti delapan tahun hingga 26 tahun karena pembebasan tanah yang terhambat.
Sekarang ini, ungkapnya, upaya pembebasan infrastruktur dapat dikatakan tidak banyak terjadi konflik konflik agraria.
“Kalau konflik agraria, sebelum sertifikat lahan itu selesai 80 juta itu ya konflik-konflik itu pasti ada, di semua provinsi ada,” katanya, dikutip dari keterangan resminya, Senin (18/2/2019).
Sebagai informasi, reforma agraria merupakan salah satu prioritas nasional yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Aturan lebih lanjut juga termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017.
Dalam payung hukum tersebut, tanah seluas 9 juta hektare akan dilakukan redistribusi ke masyarakat.
Khusus untuk kawasan hutan, pemerintah menargetkan bakal meredistribusi lahan seluas 12,7 juta hektare untuk diberikan izin kelolanya kepada masyarakat.
Pada 2017, jumlah sertifikat yang dibagikan mencapai 5,4 juta hektare, jumlah ini tercatat meningkat menjadi 7 juta hektare.
Adapun, pada tahun ini, pemerintah menargetkan mampu membagikan sertifikat sebanyak 9 juta hektare.
