Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Donald Trump hari ini akan mengumumkan kondisi darurat nasional dalam upaya untuk mendanai tembok perbatasan AS-Meksiko tanpa persetujuan Kongres.
Keputusan itu kemungkinan akan membawanya ke sidang pengadilan untuk menghadapi Kongres terkait kewenangan konstitusional.
"Presiden Trump akan menandatangani RUU pendanaan pemerintah, dan seperti yang telah dia nyatakan sebelumnya, dia juga akan mengambil tindakan eksekutif lainnya - termasuk keadaan darurat nasional," kata juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders sebagaimana dikutip Reuters, Jumat (15/2/2019).
Para petinggi Partai Demokrat di Kongres mengecam langkah presiden. Ketika ditanya oleh wartawan apakah dia akan mengajukan gugatan hukum terhadap deklarasi darurat, Ketua Kongres Nancy Pelosi mengatakan: "Saya bisa lakukan, itu pilihan."
Sedangkan Senator dari Demokrat, Chuck Schumer menuduh Trump melakukan penyalahgunaan kekuasaan presiden.
Pemimpin Mayoritas Senat Republik, Mitch McConnell mengatakan dia akan mendukung Trump dalam deklarasi darurat. Awal bulan ini, McConnell memperingatkan Trump bahwa menyatakan keadaan darurat dapat memecah Senat di tubuh Partai Republik, menurut Washington Post.
Deklarasi darurat dapat melanggar kewenangan Kongres dalam membuat keputusan besar tentang pengeluaran dana dari pajak. Sistem itu meruakan bentuk dari checks and alances dalam dalam Konstitusi A.S.
Strategi darurat nasional, yang akan diumumkan oleh Trump pada hari ini waktu setempat sudah memecah belah Partai Republik.
Senator Susan Collins, misalnya, mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Mendeklarasikan keadaan darurat nasional untuk tujuan ini akan merupakan kesalahan dari pihak presiden."
Tetapi anggota legislaif Mark Meadows, ketua sebuah faksi Republik sayap kanan di DPR, mengatakan: "Pada titik ini, Presiden Trump harus mengambil tindakan eksekutif dan saya akan berdiri bersamanya untuk melindungi perbatasan kedaulatan kita.”
