Bisnis.com, JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi terkait kasus dugaan suap Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran (TA) 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.
"Hari ini, diagendakan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi dari unsur DPR RI dan Kemenkeu untuk tersangka TK [Taufik Kurniawan]," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkat, Rabu (13/2/2019).
Taufik Kurniawan merupakan Wakil Ketua DPR RI fraksi PAN sekaligus tersangka dalam kasus ini. Adapun kedua legislator yang diperiksa adalah Anggota DPR sekaligus Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid dan Ketua Komisi X DPR Fraksi Demokrat Djoko Udjianto.
Sementara satu orang saksi dari Kemenkeu adalah Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Rukijo.
Ketiga saksi tersebut, ujar Febri, diperiksa terkait pengetahuan mereka tentang proses penganggaran. Adapun Jazilul masih menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar, sementara Djoko merupakan mantan Wakil Ketua Banggar. Posisi Djoko di Banggar digantikan oleh Teuku Riefki Harsya yang sebelumnya menjabat Ketua Komisi X.
"Pengetahuan saksi tentang proses penganggaran menjadi salah satu poin yang kami dalami dari rangkaian pemeriksaan dalam beberapa hari ini," ujar Febri.
Pada pemeriksaan sebelumnya, tim penyidik KPK telah memeriksa Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Golkar Kahar Muzakir, Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Ahmad Riski Sadig dan DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah.
"Ketiga saksi dikonfirmasi terkait proses dan prosedur pengajuan anggaran, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen 2016," ujar Febri, Selasa (12/2/2019).
Tak hanya itu, penyidik KPK juga mendalami posisi dan pengetahuan ketiga saksi tersebut pada saat bertugas di Badan Anggaran DPR.
Pada perkara ini, peran politikus PAN Taufik dalam kasus pembahasan DAK fisik tahun anggaran 2016 dirinci melalui pedekatan atau pertemuan yang dilakukan dengan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad.
Dia diduga menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp3,65 miliar yang sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang PT TRADHA yang juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.
Atas perbuatannya, Taufik disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
