Kabar24.com, JAKARTA — Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) meminta kepala daerah untuk turut membantu proses percepatan izin dan penyiapan lahan terkait dengan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Nasional (PLBN) pada 2019.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, selaku Kepala BNPP menjelaskan, bahwa kunci dari peningkatan kinerja para pihak dalam pengelolaan perbatasan adalah Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergitas (KISS).
Tjahjo berharap percepatan pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan mampu melibatkan sinergi antara gubernur dan bupati/walikota di lima Provinsi tempat pembangunan PLBN untuk berkoordinasi dan memfasilitasi pembangunan.
“Gubernur, bupati dan walikota di lima provinsi, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi lokasi pembangunan 11 PLBN di Tahun 2019. Agar memberikan dukungan antara lain berupa koordinasi dan penyiapan lahan, pengalihan atau hibah aset, percepatan proses perizinan, serta fasilitasi pembangunannya,” ujar Tjahjo dalam keterangan resminya, Rabu (30/1/2019).
BNPP sudah melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah perbatasan untuk membangun 11 daerah perbatasan sesuai Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang perencanaan pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan.
Tercatat kinerja yang telah dicapai BNPP pada tahun 2018 seperti keberhasilan Bidang Pengelolaan Bisnis Wilayah Negara yaitu, penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) RI-Malaysia, Penegasan batas wilayah negara dengan pemasangan Pilar RI-RDTL (Republik Demokratik Timor Leste) dan Pilar RI-PNG, Pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) RI-Malaysia, Pembangunan sarana dan prasarana Hankam (Pertahanan dan Keamanan), serta Pembangunan Infrastruktur pendukung pelayanan lintas batas negara.
