Menhan Soal Petisi Referendum Papua Barat: Tak Ada Masalah, Suara Kita Lebih Banyak

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan ia tak khawatir dengan petisi referendum Papua Barat yang diteken 1,8 juta orang karena masyarakat yang pro Indonesia lebih banyak.

Petisi tersebut dihimpun oleh The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan telah diserahkan oleh Benny Wenda, ketua organisasi tersebut kepada Ketua Dewan HAM PBB, Michelle Bachelet.

"Tidak ada masalah, kita lebih banyak. Dan saya tegaskan lagi, apa pun yang mereka katakan, Papua Barat tak boleh merdeka," kata Ryamizard setelah melaksanakan rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Senin (28/1/2019).

Ryamizard juga mengungkapkan keyakinannya bahwa PBB akan menghormati kedaulatan Indonesia terlepas dari usaha gerakan separatis itu untuk membawa isu ini ke level internasional.

"Kita tidak pernah ikut campur [urusan] negara orang. Negara lain juga jangan mengikuti urusan kita. PBB harus menghormati kedaulatan kita," ucap Ryamizard menegaskan.

Sebelumnya, ULMWP mengaku telah menyerahkan petisi yang ditandatangani 1,8 juta orang berisi tuntutan referendum kemerdekaan ke Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet pada Jumat (25/1/2019).

Sebagaimana dilaporkan Reuters, petisi tersebut diterima Bachelet dari Ketua ULMWP Benny Wenda yang menyampaikan harapannya supaya PBB mengirim tim pencari fakta ke Papua Barat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di sana.

"Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya," kata Benny setelah pertemuan di Jenewa sebagaimana diwartakan Reuters, Senin (28/1/2019).

"Saya menyerahkan apa yang saya sebut tulang orang-orang Papua Barat, karena begitu banyak orang telah terbunuh," sambungnya.

Benny mengatakan rakyat Papua Barat tidak memiliki kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat.

Satu-satunya cara untuk mengungkap hal itu, ujarnya, adalah melalui petisi yang ditandatangani hampir 75% dari 2,5 juta penduduk Papua Barat.

Dalam pertemuan dengan Bachelet, ia juga mengaku telah berbicara dengan Bachelet mengenai situasi di Nduga, di mana menurut pengakuannya 11 orang dan beberapa lainnya telah terbunuh setelah melarikan diri dari kejaran pasukan bersenjata Indonesia. Ia juga mengutarakan sekitar 22.000 orang terlantar dan harus mengungsi karena operasi militer.