Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Filipina akhirnya mengumumkan hasil referendum yang digelar di Mindanao, wilayah berpenduduk mayoritas muslim di selatan negara itu pada Jumat (25/1/209).
Hasilnya, mayoritas penduduk setempat sepakat untuk membentuk daerah otonomi khusus yang kelak akan bernama Bangsamoro.
Melansir Reuters pada Sabtu (26/1/2019), Komisi Pemilihan mengumumkan 85% penduduk memberi persetujuan terhadap rencana pembentukan daerah otonom di Mindanao. Hasil ini akan membuka jalan untuk 3 tahun transisi menuju pemilihan untuk memilih anggota legislatif dan pemimpin khusus bagi penduduk muslim di sana.
Referendum yang digelar pada Senin (21/1/2019) merupakan bagian dari proses perdamaian di daerah yang telah dilanda konflik selama bertahun-tahun itu. Perselisihan antara kelompok separatis Front Pembebasan Islam Moro (MILF) yang ingin mendirikan negara Islam dan pemerintah berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi di Mindanao yang merupakan salah satu daerah paling miskin di Asia.
Dengan dukungan 1,74 juta suara untuk membentuk otonomi baru, Bangsamoro diharapkan dapat menjadi jalan keluar permasalahan di Mindanao. Nantinya daerah ini akan memperoleh kewenangan penuh dalam mengatur urusan fiskal dan politik pemerintahan yang sesuai dengan kehendak kelompok Islam pro pemerintah pusat. Langkah tersebut diyakini dapat membangkitkan perekonomian Mindanao yang memiliki potensi besar.
Dengan hasil referendum ini, pemerintah pusat akan tetap mengawasi pertahanan, keamanan, dan kebijakan luar negeri serta moneter. Otoritas Manila juga segera menunjuk pemerintahan transisi yang dipilih oleh MILF.
Wakil Presiden Leni Robredo mengatakan sangat penting bagi pemerintah pusat untuk membantu Bangsamoro membangun "ekonomi progresif dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab".
"Mari kita jaga dan dukung kemajuan proses ini karena ini bukan akhir dari perjuangan untuk perdamaian," kata Robredo.
Referendum kedua pada 6 Februari mendatang juga akan digelar untuk meminta penduduk Provinsi Lanao del Notre dan tujuh kota di Provinsi Cotabato Utara yang memiliki populasi muslim yang cukup besar menentukan apakah mereka akan bergabung dengan Bangsamoro atau tidak.
Meski mayoritas daerah bekas kekuasan kelompok separatis memberi suara dukungan terhadap otonomi baru ini, nyatanya tak semua daerah sepakat. Provinsi Sulu yang merupakan basis faksi pemberontak lainnya menolak untuk ikut serta. Sisa-sisa gerilyawan ini dikhawatirkan akan menjadi ancaman baru ketika mereka beraliansi dengan kelompok terkait ISIS dari kawasan Asia Tenggara.
