Bisnis.com, JAKARTA—Urusan sengketa lahan, ternyata masih menjadi topik utama yang disampaikan masyarakat ketika berkesempatan curhat langsung ke Presiden Joko Widodo.
“Tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia yang bertahun-tahun enggak diselesaikan, berpuluh-puluh tahun masalah ini enggak diselesaikan,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan tertulis, saat menyerahkan 3.000 sertifikat tanah di di Lapangan Bola Arcici, Rawasari, Jakarta Pusat (Jakpus), Sabtu (26/1/2019).
Tidak hanya di Pulau Jawa, lanjut Presiden, saat dirinya ke Sumatra, Kalimantan, Bali, NTT, Maluku, Sulawesi, Papua sama, masalah sengketa tanah di mana-mana.
Sengketa tanaha terjadi antara warga dengan warga, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, hingga masyarakat dengan perusahaan
“Oleh sebab itu, kita patut bersyukur sekarang sudah pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki, yaitu sertifikat,” katanya.
Kepala Negara menjelaskan dari 126 juta bidang tanah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote baru 46 juta yang telah bersertifikat. Sementara itu, ada 80 juta bidang tanah yang belum memiliki sertifikat.
“Tahun lalu saya targetkan lagi 7 juta harus keluar. Alhamdulillah melebihi target lagi 9,4 juta keluar pada 2018 kemarin. Lho artinya apa? Nyatanya kita ini bisa melakukan itu, mempercepat urusan ini bisa,” tambahnya.
