Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DEBAT CAPRES 2019: Visi-Misi HAM Jokowi Lebih Maju Dibanding Prabowo

Penasihat Senior IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) Gunawan mengatakan pandangan HAM calon presiden Joko Widodo atau Jokowi soal hak asasi manusia (HAM), lebih maju dibandingkan Prabowo Subianto, utamanya dalam hal hak ekonomi sosial dan budaya.
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kanan) bersalaman dengan capres no urut 02 Prabowo Subianto sebelum mengikuti Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019)./ANTARA-Setneg Agus Suparto
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kanan) bersalaman dengan capres no urut 02 Prabowo Subianto sebelum mengikuti Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019)./ANTARA-Setneg Agus Suparto

Bisnis.com, JAKARTA - Penasihat Senior IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice) Gunawan mengatakan  pandangan HAM calon presiden Joko Widodo atau Jokowi soal hak asasi manusia (HAM), lebih maju dibandingkan Prabowo Subianto, utamanya dalam hal hak ekonomi sosial dan budaya.

Gunawan menyampaikan hal itu setelah menyaksikan debat capres 2019 putaran pertama yang berlangsung di Hotel Bidakara, Kamis (17/1/2019) malam.

Dikutip dari keteranga tertulisnya, Jumat (18/1/2019), Gunawan menuturkan pengalaman menunjukan pemenuhan HAM dengan menitikberatkan pada anggaran negara lebih tepat dilakukan di negara industri maju, kuat APBN-nya, dan kurangnya kekayaan alam. Sedangkan, di negara agraris seharusnya bertumpu pada redistribusi sumberdaya produktif.

Oleh karenanya, menurut Gunawan, kurang tepat jika Prabowo Subianto dalam melindungi HAM, memberantas korupsi dan perbaikan kinerja birokrasi menitikberatkan pada peningkatan anggaran, gaji dan investasi, sehingga menambah berat beban apbn di tengah perekononian dunia yang penuh tantangan akibat krisis dan perang komoditas.

“Lebih tepat semestinya redistribusi sumber daya produktif berupa sumber sumber agraria khususnya redistribusi tanah. Presiden Jokowi menyebutnya sebagai akses kepada lahan,” tukas Gunawan.

Dia menambahkan Jokowi sesungguhnya masih ada waktu untuk merealisasikan Inpres Moratorium Sawit dan Perpres Reforma Agraria dalam rangka redistribusi tanah kepada rakyat dan memperkuat perkebunan rakyat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Nancy Junita
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper