Bisnis.com, JAKARTA -- Beberapa jam lagi, debat pertama antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pilpres 2019 akan dimulai. Hak Asasi Manusia (HAM), hukum, korupsi, dan terorisme menjadi tema.
Sebagai Panglima Kostrad yang bertugas pada masa-masa terakhir Orde Baru, Prabowo Subianto turut dikaitkan dengan berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi saat itu. Sementara itu, petahana Joko Widodo dinilai belum juga menyelesaikan kasus-kasus tersebut dan berbagai kasus pelanggaran HAM lainnya pada masa pemerintahannya.
Publik pun menanti-nanti apakah debat kali ini akan mengangkat isu tersebut.
Berdasarkan data Komnas HAM, ada 24.993 kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada 2015-2018. Dari angka itu, 36,39% aduan yang masuk adalah mengenai hak memperoleh keadilan dan 39,71% yaitu hak atas kesejahteraan.
Selain itu, 32,7% laporan yang masuk mengadukan Polri, sebanyak 12,59% mengadukan Pemerintah Daerah (Pemda), dan 12,29% melaporkan pelanggaran HAM oleh korporasi.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf menyatakan kasus pelanggaran HAM akan menjadi salah satu prioritas pembahasan TKN, khususnya soal pelanggaran HAM masa lalu.
Dalam visi misi Prabowo-Sandiaga Uno yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan ini memiliki fokus pada hukum dan pertahanan. Namun, HAM tak disebutkan dengan gamblang dalam program mereka.
Subtema berikutnya dalam debat kali ini adalah hukum. Dalam periode 2014-2018, ada sejumlah kasus hukum yang menjadi perhatian besar dari masyarakat, antara lain kasus penodaan agama oleh Ahok, kasus Habib Rizieq Shihab, korupsi e-KTP yang melibatkan Setya Novanto, dan penyerangan terhadap Novel Baswedan.
Sebagian besar kasus-kasus itu telah selesai. Ahok akan bebas dari penjara pada 24 Januari 2019 dan kasus Habib Rizieq sudah dihentikan penyidikannya pada pertengahan tahun lalu.
Namun, kasus Novel masih belum terungkap. Bahkan, Novel meminta Presiden membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF).
Sementara itu, kasus korupsi juga masih merajalela. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat ada 786 tindak pidana korupsi (tipikor) yang terjadi dalam periode 2008 hingga Juni 2018. Dari jumlah itu, pelaku tipikor terbanyak adalah anggota DPR/DPRD yang mencapai 203 orang atau 25,83% dari jumlah total pelaku.
Pihak swasta dan pejabat eselon kementerian menyusul di posisi berikutnya dengan jumlah 193 orang atau 24,55%. Peringkat ketiga oknum terbanyak yang terseret kasus korupsi berasal dari pejabat eselon I/II/III kementerian, dengan jumlahnya 155 orang atau 19,72%.
Dari jenis perkaranya, kasus suap masih menjadi momok bagi kehidupan pemerintahan yang bersih, dengan jumlah kasus mencapai 461 atau 64,93% dari total 710 kasus yang digolongkan. Pengadaan barang dan jasa berada di posisi berikutnya dengan 144 kasus atau 20,28%.
Statistik KPK mencerminkan masih terjadinya ekonomi biaya tinggi. Pasalnya, dari data jenis perkara, kasus suap masih ada di peringkat teratas.
Pengusaha kerap menemui jalan buntu ketika berhadapan dengan otoritas berwenang yang menerbitkan izin. Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata menuturkan pelaksanaan kebijakan yang mempermudah perizinan belum sepenuhnya terealisasi di lapangan.
Persoalan perizinan ini pun menyisakan banyak persoalan, terutama berujung kepada sengketa investasi. Data terakhir, jumlah sengketa investasi yang tengah ditangani pemerintah melalui Pokja IV adalah sebanyak 160 kasus dari 295 kasus yang dilaporkan.
Namun, sebanyak 125 kasus telah tuntas ditangani dengan penerbitan rekomendasi penyelesaian. Total kasus yang selesai ini bernilai Rp660 triliun.
"Keluhan pengusaha masih seputar masalah perizinan, izin lokasi, sengketa bisnis," ujar Ketua Pokja IV Yasonna Laoly, baru-baru ini.
Adapun subtema terakhir dalam debat perdana Pilpres 2019 adalah terorisme. Bisnis mencatat ada sejumlah kasus terorisme yang terjadi di Indonesia dalam periode 2014-2019.
Di antaranya adalah ledakan bom dan baku tembak antara teroris dengan polisi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat pada Januari 2016. Pada tahun yang sama, setidaknya ada 3 serangan bom yang terjadi di rumah ibadah, yakni 2 di gereja dan 1 vihara.
Serangan teroris yang mengatasnamakan agama juga kembali terjadi pada tahun lalu. Pada Mei 2018, tiga gereja di Surabaya dibom oleh anggota jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), yang berafiliasi dengan ISIS.
Sehari setelahnya, bom bunuh diri meledak di Mapolrestabes Surabaya, yang juga dilakukan oleh anggota JAD.
Dalam visi misinya, pasangan Jokowi-Ma'ruf berjanji meningkatkan upaya terpadu menanggulangi terorisme, mulai dari peningkatan pemahaman ideologi negara untuk mengurangi radikalisme, pengembangan sistem pendidikan, hingga penguatan sistem penegakan hukum untuk mengatasi tindakan terorisme.
Adapun pasangan Prabowo-Sandi berjanji memperkuat sinergi TNI dan Polri dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.
Per Desember 2018, Polri telah menangkap 396 terduga teroris. Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebanyak 176 orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
