Government Shutdown AS Masuki Hari Ke-22, Rekor Terlama dalam Sejarah

Government shutdown parsial di AS sudah memasuki hari ke-22 pada Sabtu (12/1/2019) waktu setempat, sekaligus menjadi yang terlama dalam sejarah AS.
Annisa Margrit
Annisa Margrit - Bisnis.com 13 Januari 2019  |  08:41 WIB
Government Shutdown AS Masuki Hari Ke-22, Rekor Terlama dalam Sejarah
Papan pengumuman menyatakan gedung National Archive di Washington DC, AS ditutup selama government shutdown (penutupan pemerintah) sementara diberlakukan, Sabtu (22/12/2018). - Reuters/Joshua Roberts

Bisnis.com, JAKARTA — Government shutdown parsial di AS sudah memasuki hari ke-22 pada Sabtu (12/1/2019) waktu setempat, sekaligus menjadi yang terlama dalam sejarah AS.

Reuters melansir Minggu (13/1), Presiden AS Donald Trump mendesak Partai Demokrat untuk kembali bekerja. Adapun rekor government shutdown terlama sebelumnya terjadi pada masa pemerintahan Bill Clinton, yang berlangsung selama 21 hari.

“Partai Demokrat harus segera kembali ke Washington dan bekerja untuk mengakhiri shutdown, sembari di saat yang sama mengakhiri krisis kemanusiaan mengerikan di perbatasan Selatan. Saya menunggu kalian di Gedung Putih!” paparnya melalui akun Twitter resminya.

Trump menyalahkan penutupan pemerintahan sementara ini kepada Partai Demokrat, yang menolak meloloskan anggaran pembangunan tembok pembatas di perbatasan dengan Meksiko. Nilai anggaran yang diajukan mencapai US$5,7 miliar.

Adapun Kongres sedang libur pada akhir pekan. 

Government shutdown ini membuat sekitar 800.000 pegawai pemerintah tidak mendapatkan gaji. Sebagian dirumahkan sementara, sedangkan sebagian lainnya tetap bekerja tapi tak dibayar.

Pegawai federal yang terdampak termasuk petugas Air Traffic Controllers (ATC) dan keamanan bandara. Bahkan, Miami International Airport menyatakan akan menutup salah satu terminalnya dalam beberapa hari ke depan karena kekurangan pegawai keamanan. 

Banyak dari para pegawai ini yang memutuskan menjual sebagian barangnya atau meminta bantuan dari warganet untuk membantu mereka membayar tagihan. 

Trump sebelumnya mempertimbangkan untuk mengumumkan deklarasi status darurat yang akan mengakhiri penutupan pemerintah ini dan memungkinkannya mendapat pendanaan untuk membangun tembok di perbatasan. 

Pembangunan tembok ini merupakan salah satu poin kampanyenya yang paling utama pada Pilpres 2016. 

Adapun Partai Demokrat telah meloloskan sejumlah aturan di DPR untuk membuka kembali pemerintahan tanpa memberikan pendanaan untuk tembok tersebut. Tetapi, regulasi itu tak diacuhkan oleh Senat AS, yang dikontrol oleh Partai Republik.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
Donald Trump, government shutdown

Sumber : Reuters

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top