Kabar24.com, JAKARTA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru Doni Monardo, langsung mengikuti rapat evaluasi dan percepatan rekonstruksi pascabencana Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.
Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Rabu (9/1/2018). Selain Doni Monardo, hadir di antaranya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.
Seusai rapat tersebut Wapres Kalla mengatakan penanggulangan bencana di Lampung dan Banten pun ikut dibahas. Lebih jauh dia menjelaskan untuk NTB dibutuhkan percepatan pembuatan komponen-komponan bangunan dan juga pendampingan bagi produsen komponen tersebut dan diperbanyak jumlahnya.
“Diputuskan untuk menambah pabrik untuk, pabrikasi untuk rumah tahan gempa dan juga percepatan pendamping, fasilitator. nah itu kita selesaikan di sana karena dananya sudah tersedia tinggal percepatannya saja,” katanya di Kantor Wakil Presiden RI, Rabu (9/1/2019).
Sementara untuk di Sulawesi Tengah, Wapres Kalla menjelaskan penetapan wilayah hijau atau yang boleh dibangun kembali untuk hunian dan juga penetapan zona merah yang menjadi kawasan terlarang untuk dibangun kembali sudah diselesaikan.
“Kemudian PUPR harus menyelesaikan sebulan, PU membikin planologinya. Disamping itu percepatan huntara karena ada relokasi, maka ada huntara. Kalau yang tidak ada relokasi, tidak butuh, karena langsung aja dia perbaiki rumahnya sendiri. Nah ini tidak boleh. Jadi kenapa dipercepat itu,” ujarnya menjelaskan.
Menurutnya, saat ini pun ada tanah kurang lebih 600 hektar yang harus diselesaikan hak kepemilikannya karena menjadi wilayah terlantar di Sulawesi Tengah. Setelah selesai, secara bersamaan Dinas Pekerjaan Umum pun akan membuat rancana induknya agar segera dibangun rumah untuk masyarakat yang direlokasi.
Terkait hal itu, pemerintah daerah pun melalui gubernur sudah meneken landasan hukumnya. Adapun terkait huntara, Wapres Kalla menyebut dari kebutuhan sekitar 12.000 unit, baru diselesaikan sepertiga dari kebutuhan dan akan berjalan terus.
“[Anggarannya] cukup besar, pokoknya nolnya 10 barang kali. Triliunan pasti. [Sumbernya] APBN, kalau kurang maka kita banyak tawaran dari ADB, dari World Bank, banyak tawaran untuk memfasilitasi itu, selama 30 tahun. Tidak akan memberatkan. Tapi belum diambil, karena kita masih sanggup tangani sampai dengan relokasi besar-besaran itu karena kita membutuhkan anggaran yang cukup besar,” ucapnya.
