Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan kebijakan khusus untuk pelaksanaan ujian nasional bagi siswa terdampak bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemendikbud, Totok Suprayitno mengatakan, konten yang diujikan pada UN akan disesuaikan dengan materi pembelajaran terakhir yang diterima siswa terdampak sebelum proses pembelajaran terganggu akibat bencana.
“Anak-anak yang terdampak akan dilayani sesuai dengan apa yang sudah dipelajari. Kalau anak-anak itu, katakanlah di semester terakhir terganggu [proses pembelajarannya], maka konten yang diujikan nanti akan sampai di semester terakhir, di mana dia belajar,” tutur Totok seperti dikutip dari keterangan resmi Kemendikbud, Jumat (28/12/2018).
Kebijakan tersebut juga berlaku bagi siswa terdampak yang dalam prosesnya melanjutkan pendidikan dengan pindah sekolah ke daerah lain.
Totok menjelaskan, saat ini tengah dilakukan pendataan oleh sekolah penampung melalui sistem pendataan bernama Bio UN.
“Sekolah ini mengidentifikasi siswa tersebut, berasal dari mana, belajarnya sampai di semester berapa. Nanti secara spesifik soalnya akan disesuaikan,” ujarnya.
Totok juga mengungkapkan, pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana tetap bisa diselenggarakan dengan berbasis komputer (UNBK). Kemendikbud menyiapkan metode yang disebut remote printing.
“Jika tidak tersedia komputer, UNBK dilaksanakan dengan alat kertas. Istilahnya melalui remote printing. Itu sudah by name. Jadi masing-masing anak memiliki naskah soal yang berbeda satu sama lain,” paparnya.
Akan tetapi dia juga menambahkan, pihaknya tetap akan melihat jumlah siswa yang menggunakan metode tersebut. Jika jumlahnya sangat banyak, penggunaan UNKP menjadi pertimbangan.
“Kita akan lihat, jumlahnya manageable atau tidak,” tandasnya.
Kebijakan pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana telah dimuat dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN Tahun 2019.
Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebanyak pelaksanaan UN berkoordinasi dengan Balitbang, direktorat dan pemerintah daerah terkait akan mengatur secara khusus pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana berkaitan dengan jadwal, tempat, moda pelaksanaan, bahan, dan pengolahan hasil UN.
