Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Amnesti Internasional Indonesia Usman Hamid menilai Indonesia punya posisi strategis dalam usaha menyelesaikan isu etnis Uighur di Provinsi Xinjiang, China dibanding negara Asia Tenggara lain.
Hal ini tidak terlepas dari posisi negara Asia Tenggara seperti Kamboja dan Myanmar yang cenderung bergantung pada asistensi ekonomi China.
"Indonesia punya tempat strategis sebagai anggota Dewan Keamanan PBB meskipun tidak tetap. Indonesia bisa menyuarakan pentingnya tindak lanjut laporan Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Ras," kata Usman dalam diskusi 'Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM terhadap Etnis Uighur' di Jakarta, Kamis (20/12/2018).
Senada dengan Usman, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) Agung Nurwijoyo mengungkapkan Indonesia punya peran signifikan. Pasalnya, Indonesia dan China memiliki hubunhan yang baik.
"Hubungan ini merupakan peluang untuk komunikasi dengan China supaya mereka membuka akses informasi [terkait Uighur]," kata Agung dalam kesempatan yang sama.
Keterbukaan akses tersebut, papar Agung, penting untuk menghapus kecurigaan global atas apa yang terjadi di Xinjiang. Selama ini, Pemerintah China terus menyangkal kritik internasional yang berkaitan dengan isu kamp detensi bagi etnis Uighur. Mereka berdalih kamp yang dimaksud adalah untuk pelatihan vokasi dan upaya deradikalisasi bagi etnis Uighur yang terpapar paham ekstremisme.
"Keterbukaan informasi menjadi hal yang penting. Indonesia bisa membantu dalam hal itu, membuka akses informasi atas yang terjadi di China. Ini dapat jadi entry point dalam permainan di level diplomasi global," sambung Agung.
