Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Setelah Menang, Jokowi dan Prabowo harus Bagi-bagi Kue Kekuasaan

Ekonom Faisal Basri menilai kubu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto bakal melakukan bagi-bagi kue kekuasaan jika memenangkan pemilihan umum tahun depan.
Calon Presiden dalam Pilpres 2019 Joko Widodo (kanan) dan Capres Prabowo Subianto memperlihatkan nomor urut masing-masing, di kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018)./Reuters-Darren Whiteside
Calon Presiden dalam Pilpres 2019 Joko Widodo (kanan) dan Capres Prabowo Subianto memperlihatkan nomor urut masing-masing, di kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018)./Reuters-Darren Whiteside

Bisnis.com,JAKARTA- Ekonom Faisal Basri menilai kubu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto bakal melakukan bagi-bagi kue kekuasaan jika memenangkan pemilihan umum tahun depan.

Hal itu diungkapkan olehnya dalam forum seminar bertajuk masa depan persaingan usaha dan Pilpres 2019 yang digelar oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Rabu (19/12/2018).

Faisal mempertanyakan bahwa pertarungan Pilpres 2019 hanya diikuti oleh para kandidat yang juga bertarung di 2014 silam meski saat ini didampingi oleh kandidat Wapres yang berbeda dari kontestasi sebelumnya.

Pada 2014, lanjutnya, Joko Widodo didukung oleh 5 partai di mana 1 partai di antaranya tidak lolos ambang batas suara untuk mendapatkan kursi di parlemen. Menurutnya, setelah mejabat, Joko Widodo kemudian membagi-bagi kekuasaan kepada partai pendukung, termasuk PKPI yang tidak lolos ambang batas, mendapatkan jatah kursi Kepala Badan Intelejen Nasional (BIN).

Untuk 2019, pendukung pasangan nomor urut 01 ada 10 partai. Jumlahnya dua kali lipat dari 2014. Periode ini akan berat buat KPPU karena pada dasarnya yang paling banyak ciptakan distorsi pasar adalah pemerintah, dan model koalisi gemuk semacam ini, akan lebih berat karena ada pemusatan kekuasaan antara pengusaha, penguasa dan pengusaha media,” tuturnya.

Dia juga menilai kubu Prabowo juga akan melakukan bagi-bagi kekuasaan dengan partai pendukungnya. Jika menang, dia memperkirakan semua pemain baru dalam lingkaran kekuasaan Prabowo siap untuk mengeruk logistik.

“Di sini ada yang sudah haus seperti PKS, PAN, Gerindra. Haus logistik. Nanti diganti semua direksi dan komisaris BUMN. Kira-kira begitu. Berat juga membayangkannya. Asal penjelasan saya ini tidak membuat orang menjadi golput karena itu praktik yang kurang baik,” paparnya.

Melihat tantangan itu, menurutnya, KPPU harus menjaga independensinya agar bisa menjadi wasit yang baik bagi persaingan usaha sehingga bisa mendorong daya saing pelaku usaha sehingga bermuara pada peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

“Apa yang harus dilakukan KPPU. Independensi adalah harga mati,” tutupnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper