Bisnis.com, JAKARTA--Ketua DPR Bambang Soesatyo mengomentari aksi makan bersama warga Cianjur setelah Bupati Kota Tauco itu ditangkap KPK.
Bambang mengatakan aksi syukuran ribuan warga Cianjur atas operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Cianjur Irvanto Rivano Muchtar merefleksikan kehendak semua elemen masyarakat Indonesia yang rindu pemerintahan bersih dari korupsi.
Karena itu Bamsoet, demikian sapaan Ketua DPR, mengajak semua unsur pejabat mulai dari pemerintah pusat hingga daerah menghayati fenomena di Cianjur tersebut.
Dia menyebut peristiwa di Cianjur sebagai fenomena baru akibat kepala daerahnya diduga terlibat korupsi, kolusi dan nepostisme (KKN).
"Reformasi birokrasi memang telah mencatat progres yang cukup signifikan. Tetapi masyarakat merasakan bahwa progres reformasi birokrasi itu belum mampu menangkal atau mempersempit ruang gerak para oknum birokrat melakukan korupsi," kata Bamsoet, Minggu (16/12/2018).
Menurutnya, maraknya korupsi mengecewakan dan menyakiti nurani rakyat. Reformasi birokrasi akan dinilai gagal jika tidak mampu menangkal korupsi.
Karena itu, Pemerintah bersama institusi penegak hukum harus mulai merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif, katanya.
Pada Jumat (14/12 siang warga Cianjur memadati area alun-alun kabupaten untuk merayakan hasil OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Selama ini mereka hanya diam sambil menunggu dengan penuh harap adanya kekuatan yang bisa menghentikan perampokan hak-hak rakyat.Ketika harapan warga Cianjur itu terwujud, wajarlah kalau mereka bersyukur," ujar Bamsoet mengomentari penangkapan kepala daerah dari Partai Nasdem tersebut.
Lebih jauh, Wakil Ketua Bidang Pratama Partai Golkar ini menyatakan, semua elemen masyarakat di berbagai daerah pun pasti punya harapan yang sama dengan warga Cianjur.
"Mereka berharap birokrasi pemerintah daerah bersih dari perilaku koruptif. Sebelum kasus bupati Cianjur, sudah sekitar 100 kepala daerah yang ditangkap KPK karena keterlibatan mereka dalam kasus korupsi," katanya.
Namun, terang Bamsoet, fakta-fakta historis itu tidak berhasil menumbuhkan efek jera. Tahun ini pun tercatat sebagai yang terbanyak bagi KPK melancarkan OTT, yakni 28 operasi.
"Bupati Cianjur itu merupakan kepala daerah ke-21 yang disergap melalui OTT dan menjadi kepala daerah ke-38 yang dijaring OTT," ujarnya.
