Bisnis.com, JAKARTA – Tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia. Berdasarkan data indeks negara hukum yang dikumpulkan Indonesian Legal Roundtable (ILR), dalam periode 2012-2017, ada penurunan nilai prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) di masa pemerintahan Joko Widodo dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.
Pada 2012, indeks HAM Indonesia sebesar 5,74 dan anjlok menjadi 4,15 pada akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Pada 2015, indeksnya turun kembali menjadi 3,82 pada 2015. Tetapi, pada 2017, angkanya berhasil naik ke level 4,51.
Pada visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin menaruh misi HAM pada bagian keenam dari sembilan butir yang diusung.
“Sesuai dengan konstitusi negara kita, negara wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM,” tulis pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam visi misi seperti yang dikutip Bisnis.com, Senin (10/12/2018).
Dalam misi tersebut, Jokowi-Ma’ruf akan meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM, termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan. Peserta Pilpres 2019 nomor urut 01 ini juga akan melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Jokowi-Ma’ruf berjanji memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama. Misi selanjutnya adalah melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pada pemanfaatan sumber daya alam yang lestari.
Kaum difabel pun tidak luput sorotan dengan memberikan perlindungan, termasuk memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif serta penyediaan fasilitas yang ramah di fasilitas dan transportasi umum. Pada bidang pertahanan masyarakat akan dilindungi hak mereka.
Jokowi-Ma’ruf juga mengklaim akan memberikan perlindungan kepada perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan. Cakupan kampung atau desa layak anak akan diperluas demi memastikan pendidikan anak usia dini yang dimulai dari lingkungan yang ramah.
Misi terakhir adalah meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.
