Kabar24.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan istilah 'ngopi' yang digunakan sebagai kode oleh para tersangka dugaan suap terhadap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Istilah 'ngopi' tersebut menurut Komisioner KPK Alexander Marwata adalah janji temu antara Arif Fitrawan dengan Muhammad Ramadhan, Panitera PN untuk melakukan transaksi.
"Dalam komunikasi teridentifikasi kode yang digunakan adalah 'ngopi' yang dalam percakapan disampaikan, 'bagaimana jadi ngopi nggak?" ujar Alexander Marwata di KPK, Rabu (28/11/2018).
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu:
•Iswahyu Widodo, Ketua Majelis Hakim
•Irwan, Hakim PN Jakarta Selatan
•Muhammad Ramadhan, Panitera Pengganti PN Jakarta Timur
•Arif Fitrawan, Advokat
•Martin P. Silitonga, swasta
Diduga pemberian uang tersebut ditujukan kepada majelis hakim yang menangani perkara perdata Nomor 262/Pdt.G/2018/PN Jaksel yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2018.
Dalam perkara tersebut, yang melibatkan penggugat Isrulah Achmad,
tergugat Williem J.V. Dongen, serta turut tergugat PT APMR dan Thomas Azali, dalam gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2018.
"Selama proses persidangan, diindikasikan pihak penggugat melakukan komunikasi dengan Muhammad Ramadhan sebagai pihak yang diduga sebagai perantara untuk majelis hakim yang menangani perkara di PN Jakarta Selatan," tambah Alex.
KPK menduga pada 22 November 2018 terjadi transaksi transfer dari Martin P. Silitonga (seorang sumber dana) ke rekening Mandiri atas nama Arif Fitrawan sebesar Rp500 juta.
Pada 27 November 2018, Arif melakukan penarikan sebesar total Rp500 juta di tiga kantor cabang Mandiri. Di hari yang sama, A (tidak disebutkan) menukar uang Rp500 juta tersebut ke dalam mata uang SGD
sebesar SGD47 ribu.
Uang tersebut kemudian dititipkan oleh Arif Fitrawan ke Muhammad Ramadhan untuk diserahkan kepada majelis hakim, keduanya saat itu bertemu di rumah Muhammad Ramadhan.
Sebelumnya, majelis hakim diduga telah menerima uang sebesar Rp150 juta dari Arif Fitrawan melalui Muhamad Ramadhan untuk mempengaruhi putusan sela agar tidak diputus N.O. atau ditolak karena alasan gugatan mengandung cacat formil, yang dibacakan pada bulan Agustus 2018.
Setelah itu dibuat kesepakatan majelis hakim akan menerima lagi sebesar Rp500 juta untuk putusan akhir.
Diduga sebagai Penerima:
•Iswahyu Widodo, Ketua Majelis Hakim
•Irwan, Hakim PN Jakarta Selatan
•Muhammad Ramadhan, Panitera Pengganti PN Jakarta Timur
Diduga sebagai Pemberi:
•Arif Fitrawan, Advokat
•Martin P. Silitonga, swasta -- saat ini sedang dalam penahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas dugaan pelanggaran pidana umum.
Sebagai pihak yang diduga penerima, Iswahyu Widodo, Irwan, dan Muhammad Ramadhan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c dan/atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebagai pihak yang diduga pemberi, Arif Fitrawan dan Martin P. Silitonga disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
