Bisnis.com, JAKARTA—Rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengubah lansekap hubungan perdagangan luar negeri Amerika Serikat akan mendapat tantangan dari Organisasi Dagang Internasional (WTO) pada hari ini.
Adapun WTO akan memicu “perselisihan baru” di tengah-tengah gejolak perdagangan global saat ini, yaitu dengan meluncurkan penilaian mengenai kebijakan dagang yang dapat diambil suatu negara untuk melindungi keamanan nasional.
Sejauh ini, WTO tampak berusaha menghindar dari konfrontasi politik seperti itu karena hal tersebut dianggap dapat mengganggu kerja organisasi dalam menyelesaikan sengketa dagang dunia ke depannya.
Namun, dengan segala perkembangan yang terjadi belakangan ini, WTO pada Rabu (21/11/2018) dikabarkan bakal memenuhi permintaan dari negara-negara anggotanya— Kanada, China, Uni Eropa, India, Meksiko, Norwegia, Rusia, Swiss, dan Turki —untuk menentukan legal-tidaknya tarif baja dan aluminium yang diberlakukan AS dengan alasan mengancam keamanan nasional pada Maret.
Seorang pejabat perdagangan AS yang enggan disebutkan identitasnya pun menilai bahwa WTO tidak memiliki otoritas untuk memediasi masalah keamanan nasional suatu negara.
Menurutnya, WTO seharusnya mengambil langkah yang lebih sederhana seperti menyebut bahwa persoalan tersebut di luar kekuasaan organisasi untuk memberikan penilaian.
Adapun Direktur Jenderal WTO Roberto Azedevo sejauh ini juga telah berusaha keras dengan memperingatkan setiap negara yang membawa masalah tersebut ke WTO, bahwa hal itu “harus diselesaikan lewat perundingan di level politik tertinggi”.
Pasalnya, sengketa dagang yang terjadi akibat langkah individual suatu negara, seperti AS, yang dibawa ke WTO dapat berpotensi menggeser peran WTO sebagai penyelesai sengketa dagang internasional.
“Jika WTO mendapati tarif Trump itu diizinkan menggunakan pengecualian keamanan nasional [WTO], hal itu akan membuka peluang untuk negara lain yang ingin mengambil langkah serupa, yaitu melemparkan hambatan dagang untuk produk apapun dan kapan pun tanpa alasan selain proteksionisme,” ujar Chad Bown, Mitra Senior di Peterson Institute for International Economics di Washington, seperti dikutip Bloomberg, Rabu (21/11/2018).
Sebaliknya, Bown melanjutkan, jika WTO menentang tarif Trump, Presiden AS tersebut akan memandang hal itu sebagai pembenaran politik yang akan membuatnya lebih mengancam WTO seperti bakal menarik AS keluar dari WTO seutuhnya.
Adapun dalam memberlakukan tarif baja dan aluminium, Washington menggunakan pengecualian keamanan nasional di WTO yang sangat jarang digunakan.
Pengecualian itu membuat pemerintah di suatu negara memiliki izin untuk mengambil “segala langkah yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanan negaranya”.
Sementara dalam hubungannya dengan WTO, AS juga telah menghambat proses penyelesaian sengketa di sana dengan menggunakan hak vetonya untuk tidak menunjuk kembali seorang juri di Badan Banding (Appellatte Body) WTO.
Sejak saat itu, WTO tidak mampu mengambil langkah maupun keputusan. Selanjutnya, Badan Banding tersebut diperkirakan bakal lumpuh seutuhnya pada 2019 atau 2020 karena kekurangan juri yang dapat mengambil keputusan.
Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh tujuh negara anggota WTO tersebut dikhawatirkan tidak akan memperoleh kemajuan karena WTO tidak akan mampu mengambil keputusan selama AS masih menahan penunjukan juri di Badan Banding.
“Tidak akan ada hasil yang bagus. Sekali AS mengambil langkah, negara lain akan membalas langkah itu,” kata Joshua Meltzer, Mitra Senior di Brookings Institution di Washington, mengacu kepada aksi saling balas tarif antara AS dan negara mitra dagangnya, seperti China dan Kanada.
