Bisnis.com, JAKARTA - Meski perkembangan teknologi informasi (IT) menghadirkan perangkat digital banyak memudahkan kehidupan masyarakat penggunanya, namun pada sisi lain juga berpotensi membuat proses politik menjadi ruang konflik.
Demikian dikemukakan mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursidan Baldan dalam keterangan persnya, Senin (12/11/2018).
Menurutnya, penggunaan teknologi digital sangat membantu dalam penyampaian visi dan misi maupun narasi yang membangun opini publik. Bahkan teknologi informasi itu mampu mengoptimalkan beberapa tahapan pemilu.
"Digitalisasi politik dalam tahapan kampanye dan kontrol penghitungan suara juga akan meningkatkan kualitas pemilu," katanya.
Dalam konteks politik, kemajuan IT sangat kuat mempengaruhi mekanisme, proses dan bahkan sentuhan dalam politik. Namun di sisi lain, pemanfataan tools IT juga dapat membuat mekanisme dan proses politik menjadi kering dan menjauhkan politik sebagai seni," katanya usai memberikan paparan pada Seminar Nasional: "Signifikansi Politik Digital dalam Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019" di Universitas Jember, Jawa Timur.
Mantan menteri kabinet yang kini menjadi Direktur Tim Pemenangan Nasional (TPN) Capres Prabowo-Sandi tersebut mengatakan jika keliru dalam menggunakan tools digital maka proses politik berpotensi menjadi ruang konflik. Konflik itu baik terjadi di antara peserta pemilu maupun antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.
"Dalam konteks penggalangan dan media interaksi pemilu, digitalisasi politik justru berpotensi membuat masalah baru dalam proses politik," katanya.
Hanya saja, menurut Ferry, satu hal penting yang belum dapat diterapkan pada Pemilu 2019 justru proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
